Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus - Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.
Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus - Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.

Kasus Jubir KY Diharapkan Selesai di Dewan pers

Nasional komisi yudisial pencemaran nama baik
Kautsar Widya Prabowo • 05 Desember 2018 15:51
Jakarta: Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus berharap kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Juru Bicara KY, Farid Wajdi, diselesaikan di Dewan Pers. Dia menilai kasus itu bukan ranah hukum kepolisian.
 
"Sikap KY tentunya melakukan suatu langkah pandangan ke Dewan Pers, makanya itu sengketa pers, itu yang menjadi pegangan kita," kata Jaja di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Desember 2018.
 
Jaja mengaku pihaknya sebenarnya ingin kasus ini diselesaikan lewat Dewan Pers. Namun, kasus tersebut telanjur masuk ke ranah kepolisian atas pelaporan 64 hakim Mahkamah Agung terhadap Farid.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ya, setelah saya datang, kemudian tim datang, dan bantuan dari lembaga, juru bicara perlu diberikan pendampingan hukum," imbuh dia.
 
Dia memastikan pihaknya akan terus menghadapi laporan ini. Jaja menampik kasus ini kriminalisasi terhadap lembaganya.
 
(Baca juga:Laporan Hakim Terhadap Jubir KY Naik ke Penyidikan)
 
"Ini ada laporan, kita hadapi, saya datang ke sini berarti memenuhi panggilan," pungkas dia.
 
Pelaporan terhadap Farid buntut pemberitaan salah satu media cetak nasional berjudul 'Hakim di Daerah Keluhkan Iuran'. Isi berita salah satunya mempermasalahkan besaran iuran turnamen tenis Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) yang digelar MA.
 
Menurut Kuasa Hukum Farid, Denny Ardiansyah Lubis, kasus yang menjerat kliennya merupakan sengketa pers. Mekanisme hukum yang ditempuh, kata dia, seharusnya melalui Dewan Pers, bukan melalui hukum pidana.
 
"Kedudukan hukum Farid selaku narasumber. Sedangkan harian atau surat kabar tersebut sebagai media yang menayangkan atau menuliskan hasil wawancara. Sehingga, harusnya kalau ada pihak yang keberatan sebaiknya melakukan hak jawab atas pemberitaan, atas apa yang disampaikan oleh harian Kompas. Sampai sekarang tidak," beber Denny.
 

 

(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi