KPK Bidik Lippo Group di Korporasi
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kanan). MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa sejumlah petinggi Lippo Group. Pemeriksaan untuk menelisik lebih jauh keterlibatan korporasi dalam suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Bekasi.

"Kami ingin melihat sejauh mana korporasi berperan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 25 Oktober 2018.

Alexander mengaku yakin penyidik memiliki alasan kuat memeriksa petinggi Lippo Group dalam kasus suap ini. Termasuk, peran korporasi memuluskan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).


"Saya meyakini ada alasan cukup untuk memeriksa manajemen Lippo, terutama dilihat peran korporasinya," ujarnya.

Penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap petinggi dari Lippo Group. Mereka di antaranya, Presiden Direktur Lippo Cikarang Tato Bartholomeus dan Direktur Lippo Karawaci Ketut Budi Wijaya.

Alex mengatakan, pemeriksaan terhadap petinggi Lippo untuk melihat kebijakan manajemen dalam kasus dugaan suap tersebut. "Kalau petingginya memerintahkan memberikan sesuatu," ucapnya.

"Kalau mengacu pada Perma (Peraturan Mahkamah Agung), korporasi bisa kena kalau tidak mencegah, mungkin itu yang didalami penyidik ya," pungkas Alex.

KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta.

Penyidik juga menetapkan tujuh tersangka lain. Mereka ialah dua konsultan Lippo Group yaitu Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, serta Pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat ‎MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi juga menjadi tersangka.

Neneng Hasanah dan anak buahnya diduga menerima hadiah atau janji dari Lippo Group terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Bekasi. Proyek yang akan digarap itu seluas 774 hektare dan dibagi dalam tiga tahapan.

Pemberian yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah dan anak buahnya mencapai Rp7 miliar. Uang itu diberikan Lippo Group kepada Neneng Hasanah melalui para kepala dinas.




(DRI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id