Juru bicara KPK Febri Diansyah - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Juru bicara KPK Febri Diansyah - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Sekda Kota Malang Jadi Tersangka Suap

Nasional suap ketua dprd malang Korupsi APBD-P Malang
Juven Martua Sitompul • 09 April 2019 18:50
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Daerah Kota Malang, 2014-2016, Cipto Wiyono sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan kasus dugaan suap pembahasan APBD Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015.
 
"Setelah mencermati fakta-fakta yang berkembang di penyidikan dan persidangan tersebut berdasarkan bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan status penanganan perkara ini," kata juru bicara KPK Febri Diansyah dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 9 April 2019.
 
Cipto bersama Wali Kota nonaktif Malang Moch Anton dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Jarot Edy Sulistiyono diduga telah memberi hadiah atau janji terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015 kepada Ketua DPRD Kota Malang, M Arief Wicaksono.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Suap ini terjadi pada 2015. Saat itu terdapat Sisa Anggaran Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) atas pelaksaan APBD. Agar Silpa itu bisa digunakan perlu dilakukan APBD Perubahan tahun 2015.
 
Pada pertengahan Juli 2015, dilakukan pembahasan APBD Perubahan yang diawali dengan rapat paripurna DPRD membahas kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran. Tak lama kemudian, Moch Anton memerintahkan Cipto berkoordinasi dengan Jarot Edy dan Arief Wicaksono terkait penyiapan uang untuk anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp700 juta.
 
(Baca juga:41 dari 45 Anggota DPRD Malang Tersangka Suap)
 
Uang itu sebagai fee atas persetujuan pokok-pokok pikiran DPRD. Mendapat perintah itu, Cipto lantas memerintahkan beberapa satuan kerja perangkat daerag untuk mengumpulkan dana tersebut.
 
Cipto juga diduga memerintahkan mengumpulkan uang sebanyak Rp900 juta dari rekanan pemborong di Dinas PUPR Kota Malang untuk diberikan kepada Moch Anton agar mendapatkan persetujuan APBD-P 2015.
 
"Setelah ada kesepakatan uang itu, Arif Wicaksono dan CWI (Cipto Wiyono) melakukan kesepakatan waktu persetujuan APBD-P 2015, diduga diatur sedemikian rupa supaya tidak kentara terlalu cepat disetujui DPRD," ujar Febri.
 
Cipto disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Kasus ini hasil pengembangan dari perkara yang lebih dulu menjerat mulai dari Wali Kota Malang Moch Anton, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Jarot Edy Sulistiyoni, Ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono, dan 41 anggota DPRD Kota Malang lainnya.
 
(Baca juga:Ketua KPK 'Minta Maaf' Jerat Banyak Pejabat Malang)

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif