Ilustrasi/Medcom.id/Christian.
Ilustrasi/Medcom.id/Christian.

Polisi: Deklarasi 'FPI' Baru Harus Sesuai Aturan

Nasional polri ormas fpi
Siti Yona Hukmana • 05 Januari 2021 21:09
Jakarta: Front Pembela Islam (FPI) telah dibubarkan, namun muncul kabar deklarasi 'FPI' baru di sejumlah daerah. Kepolisian mengaku tak keberatan, asal organisasi masyarakat (ormas) itu dibentuk sesuai aturan.
 
"Apabila jenis 'FPI' baru dan sebagainya itu kalau dia ingin menjadi suatu organisasi masyarakat (ormas) seharusnya mengikuti aturan-aturan yang berlaku," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 5 Januari 2021. 
 
Aturan itu yakni Undang-Undang 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Salah satu isi aturan, yakni mendaftarkan ormas untuk mendapat pengakuan pemerintah. 
 
"Apabila dari 'FPI' model baru apa pun itu namanya ternyata tidak mendaftarkan atau tidak mengikuti aturan-aturan yang berlaku, ada kewenangan dari pemerintah untuk bisa melarang dan bisa membubarkan," ujar jenderal bintang satu itu. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Rusdi menekankan ormas yang tak terdaftar tidak mempunyai dasar hukum. Sehingga, pendiri 'FPI' baru harus mendaftarkan organisasi sesuai ketentuan perundang-undangan. 
 
"Tentunya ini pun bisa menjadi alasan daripada pemerintah untuk membubarkan atau pun melarang daripada kegiatan-kegiatan ormas yang tidak terdaftar," tegas Rusdi. 
 
Front Pembela Islam berubah nama menjadi Front Persaudaraan Islam. Nama itu sudah bulat, setelah sempat diubah menjadi Front Persatuan Islam. 
 
"Namanya (berganti lagi) menjadi Front Persaudaraan Islam, insyaallah," kata mantan kuasa hukum FPI Aziz Yanuar saat dikonfirmasi, Selasa, 5 Januari 2021.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif