Calon Kepala Daerah Tahanan KPK Dilarang Berkampanye

Juven Martua Sitompul 15 Februari 2018 18:10 WIB
ott kpkOTT Bupati Subang
Calon Kepala Daerah Tahanan KPK Dilarang Berkampanye
Juru bicara KPK Febri Diansyah/ANT/Sigid Kurniawan
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang calon kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan berkampanye dalam Pilkada Serentak 2018. Lembaga Antikorupsi menegaskan tidak ada alasan tersangka ke luar tahanan.

"Tidak ada alasan izin keluar tahanan untuk kampanye di hukum acara," tegas juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Februari 2018.

Baca: Calon Kepala Daerah Berstatus Tersangka Tetap Bisa Berkampanye


Hingga kini, ada tiga calon kepala daerah yang menyandang status tersangka dan tetap ikut dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Di antaranya, calon gubernur NTT Marianus Sae, calon bupati Jombang Nyono Suharli dan calon bupati Subang Imas Aryumningsih.

Ketiga tersangka itu telah ditetapkan sebagai peserta Pilkada 2018 dan mendapat nomor urut dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) masing-masing. Masa kampanye pilkada dimulai pada 15 Februari hingga 23 Juni 2018.

Baca: Masyarakat Diimbau tak Pilih Kepala Daerah Bermasalah

Febri menyatakan ketiga tersangka akan mengikuti proses hukum di KPK. Salah satu yang harus ditaati ialah tidak boleh meninggalkan ruang tahanan.

"Jika ditahan maka yang berlaku aturan penahanan," ucap Febri.

Baca: Publik Harus Tahu Calon Kepala Daerah yang Terjerat Korupsi

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menyebut calon kepala daerah tetap memiliki hak berkampanye meski telah ditahan KPK. Namun, Wahyu tak membeberkan hak berkampanye bagi calon kepala daerah yang menjadi tahanan KPK.

"Bagi yang terkena OTT, hak dia sebagai calon masih ada. Itu prinsipnya. Kalau hak paslon masih ajeg, ya hak dia, silakan berkampanye," kata Wahyu.



(OJE)