Bupati Lampung Tengah Nonaktif Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Damar Iradat 12 Juli 2018 00:12 WIB
Suap Bupati Mustafa
Bupati Lampung Tengah Nonaktif Dituntut 4,5 Tahun Penjara
Bupati nonaktif Lampung Tengah Mustafa (tengah) keluar ruangan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (16/4). (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A).
Jakarta: Bupati Lampung Tengah nonaktif Mustafa dituntut hukuman empat tahun dan enam bulan penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan. 

Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Mustafa telah bersalah menyuap sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah. Suap itu bertujuan agar DPRD menyetujui rencana Pemkab Lampung Tengah meminjam uang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar.

"Menuntut, menyatakan Terdakwa Mustafa telah secara sah dan meyakinkan tindak pidana korupsi," kata jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Juli 2018 malam. 


Dalam menyusun surat tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tuntutan kepada Mustafa. Hal yang memberatkan, perbuatan Mustafa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, menciderai tatanan birokrasi pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta selaku bupati ia tidak memberikan contoh yang baik pada bawahan.

"Sedangkan, hal yang meringankan, Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya," ungkap jaksa. 

Mustafa sebelumnya didakwa menyuap anggota DPRD Rp9,6 miliar. Suap tersebut agar anggota DPRD memberikan persetujuan terhadap rencana pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Muti Infrastruktur (Persero) sebesar Rp300 miliar pada tahun anggaran 2018.

Suap itu dilakukan Mustafa bersama Kepala Dinas Bina Marga Taufik Rahman. Sejumlah anggota DPRD yang diduga menerima uang haram tersebut antara lain; Natalis Sinaga, Rusliyanto, Achmad Junaidi Sunardi, Raden Zugiri, Bunyana, dan Zainudin.

pemberian uang dilakukan secara bertahap, yakni Rp2 miliar sebanyak dua kali, Rp1,5 miliar sebanyak dua kali, Rp495 juta, Rp 1,2 miliar, dan terakhir Rp1 miliar. Sehingga total uang yang diberikan sejumlah Rp9,6 miliar.

Selain itu, pemberian uang itu juga dimaksudkan agar anggota DPRD menandatangani surat pernyataan kesediaan Pimpinan DPRD untuk dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Lampung Tengah dalam hal terjadi gagal bayar.

Taufik untuk mengumpulkan uang suap tersebut kepada rekanan yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Lampung Tengah. Natalis kemudian kembali meminta uang kepada Mustafa sebesar Rp3 miliar untuk Ketua DPD Partai Demokrat, PDI Perjuangan, dan Gerindra.

Mustafa kemudian menjanjikan dua proyek dengan nilai total anggaran mencapai Rp67 miliar kepada keduanya. Simon dan Budi akhirnya berhasil mengumpulkan uang Rp12,5 miliar. 

Mustafa dinilai telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.



(JMS)