KY: Terlalu Dini Bicara Sanksi Dugaan Pelanggaran 3 Hakim PN Jakpus

Jakarta: Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Miko Ginting menyebut terlalu dini bicara mengenai sanksi untuk tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memutus gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). KY menyebut hal itu masih terlalu jauh. "Belum sampai atau terlalu dini bicara sanksi. Karena tahap pemeriksaan saja belum sampai," kata Miko kepada Media Indonesia, Minggu, 12 Maret 2023. Miko mengatakan KY akan fokus dalam hal pengawasan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. KY tidak masuk ranah menilai benar atau salahnya suatu putusan. "Karena itu domain upaya hukum," ujarnya. Miko mengungkapkan rencana KY memanggil hakim PN Jakpus yang memutus penundaan Pemilu 2024 masih dalam rangka pendalaman. Bahkan, pemanggilan tersebut belum masuk dalam tahapan pemeriksaan. Pemanggilan itu dilakukan jika dibutuhkan informasi dari hakim atau pengadilan.   Pendalaman dilakukan untuk menelusuri aspek kepatuhan terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim. Miko menegaskan pemanggilan bukan terkait substansi putusan. "Belum dijadwalkan karena akan disesuaikan dengan kebutuhan pendalaman. Kalau informasi dari hakim atau pengadilan tidak dibutuhkan, maka tidak perlu ada pemanggilan untuk klarifikasi" ujarnya. Sementara itu, juru bicara Mahkamah Agung (MA) Suharto mengemukakan pihaknya masih menunggu hasil Badan Pengawasan (Bawas) MA yang tengah menangani ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh majelis hakim PN Jakpus. "Sejauh ini belum ada informasi dari Bawas. Masih dilakukan pemeriksaan,” papar Suharto. Adapun tim pemeriksa dibentuk lantaran Bawas punya tugas pengawasan internal. Tim bawas diturunkan unutk melakukan investigasi terhadap putusan yang dikeluarkan PN Jakpus pada 2 Maret 2023. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id