Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa (kanan) menyampaikan laporan pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9). - MTVN/Wahyu Putro A.
Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa (kanan) menyampaikan laporan pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9). - MTVN/Wahyu Putro A.

Isi Laporan Pansus Angket KPK di Paripurna

Nasional angket kpk
M Rodhi Aulia • 26 September 2017 13:27
medcom.id, Jakarta: Pansus Hak Angket KPK menyampaikan empat aspek penyelidikan dan temuan di sidang paripurna, Selasa 26 September 2017. Laporan hasil 60 hari kerja Pansus.
 
Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar mengatakan, aspek pertama adalah kelembagaan. Menurut dia, koordinasi dan supervisi KPK selama ini dengan kepolisian dan kejaksaan tidak terbangun dengan baik.
 
"Tapi cenderung memposisikan dirinya lepas dan bergerak sendiri menjadi superbody, atau kerja tanpa adanya koordinasi dan supervisi," ucap dia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Padahal, kata dia, KPK harus mengedepankan koordinasi dan supervisi dan itu sebagai tugas utamanya. Bahkan, KPK tidak mengikuti MoU yang dibuatnya sendiri.
 
"Kegiatan supervisi jelas telah mengalami kemandegan. Terbukti dengan pernyataan kejaksaan dan sejumlah temuan yang tidak ada follow up dari KPK," ujar dia.
 
Agun mengungkapkan peran KPK terkait trigger mechanism juga tidak berjalan. Malah yang terjadi adalah kompetisi di antara penegak hukum.
 
"KPK dibantu kepolisian. Tapi keterlibatan kepolisian bukan untuk pemberantasan korupsi, tapi sebagai pengamanan semata," ucap dia.
 
KPK juga dinilai memperluas makna independensi kelembagaannya. Independensi itu ditegaskan Agun bukan untuk semua hal.
 
"Seperti penanganan perkara yang tidak mengacu pada KUHAP, tapi SOP (yang dibuatnya sendiri). Begitu juga terkait perlindungan saksi dan korban, dan penyimpanan barang bukti (padahal ada UU khusus)," ujar dia.
 
Agun melanjutkan aspek kedua, yakni kewenangan. Pertama ketidakpatuhan KPK terhadap peraturan perundang-undangan kerap terjadi.
 
"KPK cenderung melenceng dari KUHAP dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya bahkan KPK melanggar dari ketentuan dan kesepahaman yang dibuat dan ditandatangani sendiri," kata dia.
 
Agun menuturkan, pihaknya banyak mendapatkan laporan terkait dugaan pelanggaran HAM, kekerasan fisik, dan perbuatan melawan hukum lainnya oleh KPK dalam melaksanakan tugasnya. Di antaranya saat penggeledehan, penyitaan, dan penahanan.
 
"Kemudian penetapan seseorang sebagai tersangka dengan jangka waktu melebihi batas yang diatur dalam ketentuan hukum acara," beber dia.
 
Agun menyampaikan, KPK juga kerap merekayasa alat bukti. Selain itu adanya sejumlah BAP yang dibuat dengan cara intimidasi.
 
"Bahkan fakta di persidangan tidak dihiraukan sama sekali karena penggiringan opini di ruang publik lebih dikedepankan oleh KPK seperti BAP dan dokumen lainnya yang bocor ke media sebelum digelar persidangan," ungkap dia.
 
Agun juga mengatakan OTT KPK selama ini tidak sah karena tidak ada payung hukumnya. Agun menegaskan OTT hanya menjadi alat bagi KPK untuk menciptakan opini publik.
 
"Seperti layaknya suatu drama dan tolok ukur keberhasilan kinerja KPK. Padahal nyata-nyata OTT ini tidak berpengaruh signifikan dalam penyelamatan keuangan negara," kata dia.
 
Agun juga menyoroti proses penyadapan yang dilakukan KPK. KPK diduga kerap melakukan penyadapan untuk kepentingan terselubung.
 
"Untuk proses penjebakan, penggiringan opini publik," ucap dia.
 
Barang sitaan KPK selama ini, kata Agun, seharusnya dikoordinasikan dengan Rupbasan. Namun, KPK tak mengindahkan Rupbasan dan justru membentuk unit tersendiri yang dinamakan Labuksi.
 
"Ini menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh oknum-oknum tertentu dalam hal barang sitaan," ucap dia.
 
Agun menambahkan KPK tidak melakukan koordinasi dengan LPSK dalam menjalankan program perlindungan saksi dan korban. Seperti hak saksi dan safe house.
 
"KPK terkesan berjalan sendiri, menciptakan sendiri dan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan," terang dia.
 
Ketiga aspek anggaran. Terkait aspek ini dari audit BPK terkait KPK tahun 2006-2016. Khusus pada tahun 2015 terdapat temuan signifikan.
 
"Antara lain adanya kelebihan gaji pegawai KPK," kata dia.
 
Pembangunan gedung KPK, juga terdapat keganjilan dalam hal anggaran. Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp655,3 juta.
 
"Anggaran KPK yang besar tidak sebanding dengan pengembalian uang ke negara. Seharusnya KPK bisa mengembalikan dengan jumlah yang lebih besar," kata dia.
 
Agun meminta BPK melakukan audit lanjutan atau audit investigatif terhadap KPK. Apabila hasilnya telah keluar dan tidak ditindaklanjuti, maka pimpinan KPK dapat dipidana.
 
Keempat, aspek tata kelola SDM. Agun mengatakan terjadi dualisme konflik internal yang cukup fatal. Baik yang bersifat struktural antara pimpinan dengan penyidik maupun secara kultural.
 
"Ini dapat mengganggu kinerja KPK," kata Agun.
 
Agun membeberkan KPK juga melanggar karena mengangkat pegawai tidak sesuai aturan. Berdasarkan temuan BPK, ada pegawai KPK yang tetap diangkat meski telah memasuki usia pensiun.
 
"Pembentukan wadah pegawai KPK menjadi pertanyaan serius. Padahal sesungguhnya sebagai lembaga negara telah ada wadah sendiri sebagai aparatur," kata dia.
 
Wadah pegawai KPK ini pun, kata Agun, dapat menentukan atau membatalkan putusan pimpinan KPK. Agun juga mengatakan, pihaknya menemukan perilaku pegawai KPK yang tidak bermoral dan berintegritas.
 
"Ini sangat serius. Tidak mungkin KPK menjadi kuat, jujur, dan bersih kalau integritas dan moralitas sejumlah oknumnya melenceng," kata dia.
 
Agun mengklaim memiliki bukti berupa dokumen dan kesaksian di bawah sumpah terkait semua temuan ini. Pansus pun berupaya meminta KPK mengklarifikasi temuannya ini.
 
Namun, KPK tak hadir dengan sejumlah dalih yang dibuatnya. Alhasil, Pansus belum bisa merampungkan laporan final.
 
"Tidak fair dan tidak adil kalau kalau dalam sidang paripurna, kami mengambil keputusan sepihak atas temuan-temuan tersebut. Karena temuan tersebut harus dikonfirmasi terhadap objek dan subjek penyelidikan dalam hal ini KPK," pungkas dia.
 

 

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif