Anggota Komisi III DPR Habiburokhman. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Anggota Komisi III DPR Habiburokhman. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

DPR: Penetapan Tersangka Bukti Negara Tak Kalah Terhadap Mafia Minyak Goreng

Nasional minyak goreng Kejaksaan Agung Pemberantasan Korupsi DPR RI Mafia Minyak Goreng Korupsi Minyak Goreng
Sri Utami • 20 April 2022 11:49
Jakarta: Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan sekaligus menahan tersangka kasus dugaan korupsi minyak goreng disambut baik. Penetapan tersangka membuktikan negara tidak kalah terhadap mafia minyak goreng.
 
"Penetapan tersangka ini adalah jawaban konkret Jaksa Agung bahwa negara tidak menyerah terhadap mafia minyak goreng dan sebaliknya siapa pun yang terlibat harus siap-siap masuk bui," kata anggota Komisi III DPR Habiburokhman kepada wartawan, Jakarta, Rabu, 20 April 2022.
 
Dia berharap pengusutan kasus ini tidak berhenti pada empat tersangka. Semua pihak yang terlibat harus dijerat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Habiburokhman menduga masih banyak orang yang terlibat dugaan korupsi minyak goreng. Apalagi, kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng dalam beberapa bulan terakhir cukup mengkhawatirkan.
 
"Ini bisa dideteksi dari parahnya kelangkaan juga lonjakan harga minyak goreng yang sampai saat ini masih dikeluhkan," ujarnya.
 
Hal senada disampaikan anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto. Dia mendukung setiap upaya penegakan hukum yang dilakukan Kejagung.
 
"Apalagi, melibatkan pejabat negara yang diduga melakukan abuse of power, menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya secara melawan hukum," kata Didik.
 
Dalam konteks etik dan moral, kata dia, pejabat negara sebagai pelayan harusnya melihat masyarakat sedang kesulitan dan membutuhkan bantuan. Sehingga, secara common sense pejabat negara seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu.
 
Baca: Kasus Korupsi Minyak Goreng Bakal Ditangani Secara Luar Biasa
 
Dia meminta Kejagung tidak gentar mengusut mafia minyak goreng yang melibatkan aparatur negara. Kejagung diminta tak hanya mengusut pelaku di level Dirjen Kementerian Perdagangan (Kemendag) saja.
 
"Jika nyata ada pelanggaran di lingkaran birokrasi Kemendag maka harus ditindak tegas dan diproses secara hukum yang berlaku, termasuk menterinya tidak terkecuali," tegas dia.
 
Kejagung menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO). Salah satu tersangka merupakan pejabat di Kemendag berinisial IWW.
 
IWW telah menerbitkan izin ekspor CPO kepada beberapa perusahaan produsen CPO. Perusahaan tersebut ialah Permata Hijau Group, Wilmar Nabati Indonesia, Multimas Nabati Asahan, dan Musim Mas.
 
Para tersangka dikenakan Pasal 54 ayat 1 huruf ayat 2 huruf KUHAP. Kemudian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Keputusan Menteri Perdagangan 129 Tahun 2022, juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri dan Harga Penjualan Dalam Negeri dan sejumlah pasal lain.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif