medcom.id, Jakarta: DPR sudah menjalankan tugasnya yakni menguji kelayakan dan kepatutan calon kapolri Komjen Budi Gunawan. Selanjutnya, DPR menyerahkan ke Presiden Joko Widodo untuk memutuskan.
"Semua kami serahkan ke presiden. Itu hak prerogatif presiden dan tentu apa yang diputuskan presiden akan kami hormati dan apresiasi," kata Setya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/1/2015).
Politikus Partai Golkar itu mengaku tidak mengetahui perkembangan soal Budi Gunawan, apakah akan dilantik menjadi kapolri atau tidak.
"Coba tunggu hari ini perkembangannya, tunggu kebijakan presiden apa. Meski saudara Budi Gunawan tersangka, tentu kami menghormati KPK," tukasnya.
Sebelumnya, Jokowi mengaku akan mengambil keputusan soal nasib Budi setelah rapat paripurna DPR. Rapat paripurna sudah digelar kemarin dan menyetujui Budi Gunawan sebagai kapolri.
Pencalonan Budi Gunawan menjadi kapolri menjadi polemik lantaran sang calon ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Banyak yang meminta Jokowi tidak melantik Budi Gunawan.
medcom.id, Jakarta: DPR sudah menjalankan tugasnya yakni menguji kelayakan dan kepatutan calon kapolri Komjen Budi Gunawan. Selanjutnya, DPR menyerahkan ke Presiden Joko Widodo untuk memutuskan.
"Semua kami serahkan ke presiden. Itu hak prerogatif presiden dan tentu apa yang diputuskan presiden akan kami hormati dan apresiasi," kata Setya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/1/2015).
Politikus Partai Golkar itu mengaku tidak mengetahui perkembangan soal Budi Gunawan, apakah akan dilantik menjadi kapolri atau tidak.
"Coba tunggu hari ini perkembangannya, tunggu kebijakan presiden apa. Meski saudara Budi Gunawan tersangka, tentu kami menghormati KPK," tukasnya.
Sebelumnya, Jokowi mengaku akan mengambil keputusan soal nasib Budi setelah rapat paripurna DPR. Rapat paripurna sudah digelar kemarin dan menyetujui Budi Gunawan sebagai kapolri.
Pencalonan Budi Gunawan menjadi kapolri menjadi polemik lantaran sang calon ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Banyak yang meminta Jokowi tidak melantik Budi Gunawan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
