Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya Teguh P Nugroho - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya Teguh P Nugroho - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Narapidana Rutan Kelas II Depok 'Beli' Kamar Rp8 Juta

Nasional sidak lapas suap fasilitas lapas
Yogi Bayu Aji • 05 Maret 2019 19:15
Jakarta: Ombudsman RI Jakarta Raya menemukan dugaan maladministrasi di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Depok, Jawa Barat. Salah satunya temuan 'beli' kamar tahanan yang dipatok jutaan rupiah.
 
"Terdapat penempatan kamar tahanan atau narapidana dengan variasi harga setiap kamar dari kelas A sampai F. Kamar A termahal yaitu Rp2 juta hingga Rp8 juta sekali bayar, serta bayar Rp50 ribu sampai Rp100 ribu per minggu yang dibayarkan kepada petugas melalui tahanan pendamping," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya Teguh P Nugroho di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Selasa, 5 Maret 2019.
 
Ombudsman juga menemukan adanya tarif yang dikenakan saat berkunjung. Pengunjung dikenakan biaya Rp25 ribu hingga Rp150 ribu setiap kali kunjungan yang disetorkan kepada kepala kamar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) juga dibebani iuran mingguan berkisar Rp25 ribu sampai Rp120 ribu per orang kepada kepala kamar. Adapula biaya makanan ringan untuk petugas yang berjaga.
 
"Keluarga dapat mengirimkan uang kepada WBP melalui rekening bank atas nama Marta Sutanto (rekanan koperasi) kemudian dialihkan ke rekening bank atas nama PT Anugerah Vata Abadi (Koperasi) dengan potongan 5% setiap transaksi," ujar Teguh.
 
Tak hanya itu, 'mahar' juga ditemukan terhadap layanan Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersama (CB) untuk WBP yang sudah menjalani dua pertiga atau setengah masa tahanan.
 
(Baca juga: Rutan Cilodong Klaim tak Ada Fasilitas Mewah)
 
Pertama, jalur cepat atau diistilahkan jalur 'tol' dikenakan biaya Rp5 juta lebih. Kemudian jalur semi cepat atau 'semi tol' dikenakan mahar Rp1 juta.
 
"Jalur tol relatif cepat mendapat kepastian keluar, semi relatif bertele-tele. Sementara tanpa bayar seringkali ditahan petugas dan persyaratannya tak kunjung diproses," ucap Teguh.
 
Sementara itu, temuan lainnya, keluarga atau pengunjung seringkali memberikan beberapa kebutuhan yang dibutuhkan oleh petugas lapas atau rutan. Adapun pemberian itu berupa makanan, perlengkapan salat, televisi hingga dispenser.
 
WBP dan keluarga atau pengunjung kerap dimintai uang oleh petugas agar alat komunikasi seperti telepon seluler masuk rutan. Ditemukan pula jual-beli serta sewa telepon yang juga dikenakan biaya.
 
"Temuan terakhir ada tahanan atau narapidana dan para pengunjung yang melakukan tindak asusila di ruang kunjungan atau ruang terbuka," jelas Teguh.
 
(Baca juga:Sel Mewah Novanto, Koruptor Seharusnya Dipindah ke Pulau Terpencil)
 
Teguh mengungkapkan semua temuan itu atas laporan yang masuk ke Ombudsman kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan investigasi atau 'mystery shopping'. Adapun investigasi itu dilakukan Januari hingga Februari 2019.
 
"Informan dan tim kami banyak kemudian kami konfrontir dengan keluarga dan tahanan yang sudah keluar untuk memverifikasi data yang kami dapatkan," kata Teguh.
 
Hasil temuan ini, kata dia, telah diteruskan ke pihak Rutan Kelas II B Depok. Pihak rutan berjanji akan memperbaiki kondisi tersebut.
 
"Ombudsman akan melakukan pengawasan terhadap perbaikan yang akan dilakukan. Ini kan temuan kita, nanti pihak rutan memberi rancangan perbaikan, kita sampaikan juga apa saja yang perlu diperbaiki. Tiga bulan sampai enam bulan ke depan kita monitoring," pungkas Teguh.
 

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif