Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkap asal mula ditemukannya transaksi mencurigakan Rp349 triliun oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Dia mengatakan laporan transaksi yang tercantum dalam surat bernomor PPATK SR/3160/AT.01.01/III/2023 baru diterima pada 13 Maret 2023.
Sri menjelaskan temuan transaksi mencurigakan Rp349 triliun itu tercantum di dalam 300 surat. Namun, dia menekankan tidak semua surat untuk pegawai di lingkungan Kemenkeu.
"Karena menyangkut tugas dan fungsi Kemenkeu menyangkut ekspor impor, maka kemudian dia (PPATK) dikirimkan kepada kami," ujar Sri dalam konferensi pers, di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenpolhukam), Jakarta Pusat, Senin, 20 Maret 2023.
Sri menyebut hanya ada 135 surat dari PPATK yang menyangkut nama pegawai Kemenkeu. Dia memastikan nilai transaksi mencurigakan di lingkungan instansinya terbilang kecil.
Dia menyebut transaksi mencurigakan terbesar ada di 65 surat senilai Rp253 triliun. Surat tersebut berisi transaksi keuangan dari perusahaan, badan, atau perseorangan.
Kemudian, ada 99 surat yang nilai transaksinya sebesar Rp74 triliun. Surat tersebut ditujukan PPATK untuk aparat penegak hukum.
Lalu, satu surat untuk kementerian atau lembaga lainnya. Namun, dia tidak menjelaskan nominal transaksi mencurigakan di surat tersebut.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklarifikasi besaran uang yang diduga masuk dalam tindak pidana pencuciaan uang (TPPU) di lingkungan Kemenkeu. Mahfud memastikan nilai transkasi mencurigakan itu lebih dari Rp300 triliun.
"Setelah diteliti Rp349 triliun transaksi mencurigakan," ujar Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Senin, 20 Maret 2023.
Mahfud menekankan uang mencurigakan tersebut bukan tindak pidana korupsi, melainkan TPPU. Sehingga, dia meminta masyarakat tidak berasumsi Menkeu Sri Mulyani melakukan korupsi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Menteri Keuangan (
Menkeu) Sri Mulyani mengungkap asal mula ditemukannya
transaksi mencurigakan Rp349 triliun oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Dia mengatakan laporan transaksi yang tercantum dalam surat bernomor
PPATK SR/3160/AT.01.01/III/2023 baru diterima pada 13 Maret 2023.
Sri menjelaskan temuan transaksi mencurigakan Rp349 triliun itu tercantum di dalam 300 surat. Namun, dia menekankan tidak semua surat untuk pegawai di lingkungan Kemenkeu.
"Karena menyangkut tugas dan fungsi Kemenkeu menyangkut ekspor impor, maka kemudian dia (PPATK) dikirimkan kepada kami," ujar Sri dalam konferensi pers, di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenpolhukam), Jakarta Pusat, Senin, 20 Maret 2023.
Sri menyebut hanya ada 135 surat dari PPATK yang menyangkut nama pegawai Kemenkeu. Dia memastikan nilai transaksi mencurigakan di lingkungan instansinya terbilang kecil.
Dia menyebut transaksi mencurigakan terbesar ada di 65 surat senilai Rp253 triliun. Surat tersebut berisi transaksi keuangan dari perusahaan, badan, atau perseorangan.
Kemudian, ada 99 surat yang nilai transaksinya sebesar Rp74 triliun. Surat tersebut ditujukan PPATK untuk aparat penegak hukum.
Lalu, satu surat untuk kementerian atau lembaga lainnya. Namun, dia tidak menjelaskan nominal transaksi mencurigakan di surat tersebut.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklarifikasi besaran uang yang diduga masuk dalam tindak pidana pencuciaan uang (TPPU) di lingkungan Kemenkeu. Mahfud memastikan nilai transkasi mencurigakan itu lebih dari Rp300 triliun.
"Setelah diteliti Rp349 triliun transaksi mencurigakan," ujar Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Senin, 20 Maret 2023.
Mahfud menekankan uang mencurigakan tersebut bukan tindak pidana korupsi, melainkan TPPU. Sehingga, dia meminta masyarakat tidak berasumsi Menkeu Sri Mulyani melakukan korupsi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
