RUU Masyarakat Hukum Adat Dinilai Beri Kepastian Hukum dan Hak Ekonomi

Anggi Tondi Martaon 21 Juli 2018 10:38 WIB
Berita Kemendes PDTT
RUU Masyarakat Hukum Adat Dinilai Beri Kepastian Hukum dan Hak Ekonomi
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo. (Foto: MI/Mohamad Irfan).
Jakarta: Badan Legislasi DPR RI bersama Pemerintah pada Kamis, 19 Juli 2018, melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang masyarakat hukum adat di ruang rapat Badan Legislasi DPR, Gedung Nusantara I, Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta.

Rapat kerja yang dimulai pukul 14.00 WIB itu dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Toto Daryanto. Rapat menghadirkan  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo.

Pada kesempatan itu, Mendes PDTT Eko Putro Sadjojo menyampaikan bahwa tujuan dari RUU Masyarakat Hukum Adat yaitu memberikan kepastian hukum dan hak ekonomi agar bisa berkembang. Sebab, masih banyak daerah atau desa-desa adat yang masih masuk kawasan tertinggal.


"Saat ini memang ada kendala bahwa dengan ketiadaan kepastian hukum, maka program-program jadi agak sulit untuk masuk," kata Eko.

Politikus PKB itu menyebutkan, saat ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat adat. Salah satunya melalui dana desa.

Dana desa, kata Eko, bertujuan untuk memastikan terjadinya pemerataan dan memberikan kesempatan kepada seluruh kawasan, termasuk desa adat agar bisa berkembang dan menentukan pembangunan ekonominya masing-masing.

"Namun, tidak semua daerah adat itu bagian dari desa adat yang definitif, sehingga kemungkinan keterwakilan masyarakat adat dalam menyampaikan ide atau inspirasinya masih belum bisa diakomodir. Oleh karena itu, sebaiknya di dalam musyawarah desa bisa dipastikan ada keterwakilan dari masyarakat adat. Jadi, dana desa juga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adat," ucapnya.

Lebih lanjut Menteri Eko menyampaikan bahwa  salah satu ketertinggalan dari masalah adat adalah terkait kepastian hukum. Padahal, banyak peraturan yang telah dibuat. 

Eko menyebutkan, berdasarkan data yang diperolehnya hingga Desember 2015, setidaknya ada 538 Perda tentang desa dan desa adat serta sejumlah aturan-aturan lainnya. Menurutnya, hal itu sebagai bentuk dukungan pemerintah agar kepastian hukum yang mengatur masyarakat adat setingkat UU segera dilahirkan.

"Sebetulnya kalau dari peraturan sudah banyak, cuma memang belum efektif karena memang belum ada kepastian hukum. mudah-mudahan dengan adanya Undang-undang tentang masyarakat hukum adat ini bisa memberikan kepastian hukum, sehingga program-program dari pemerintah bisa lebih efektif," katanya.

Pada rapat tersebut disepakati dua poin. Pertama, pemerintah bersedia untuk menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang masyarakat hukum adat kepada badan legislasi pada awal masa persidangan I tahun sidang 2018 - 2019.

"Kedua, disepakati pembahasan RUU tentang masyarakat hukum adat akan diselesaikan dalam tiga kali masa persidangan DPR RI dengan satu kali masa persidangan awal dikhususkan untuk melakukan kunjungan ke daerah dalam rangka mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat hukum adat," kata pimpinan rapat Toto Daryanto.




(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id