Jakarta: Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman mempertanyaan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang pribadi milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto baru dilakukan saat ini. Padahal, kasus terkait penyuapan Harun Masiku telah berlangsung sejak 2020.
Menurut Zaenur jika penyitaannya baru dilakukan sekarang, sulit menemukan barang bukti yang kuat dalam kasus suap Harun Masiku. Berbeda jika pemeriksaan dan penyitaan dilakukan KPK pada empat tahun lalu, saat Harun Masiku dinyatakan dalam daftar pencarian orang (DPO).
“Memang agak susah untuk tidak mengkritik mengapa momentumnya baru sekarang. Selama kurung empat tahun apa yang dilakukan penyidik maupun KPK secara keseluruhan juga tidak disampaikan dengan jelas oleh KPK,” kata Zaenur dalam tayangan Metro TV, Kamis, 13 Juni 2024.
Kata Zaenur, jika penyitaan dilakukan saat ini, pastinya saksi yang diperiksa akan lebih berhati-hati. Karena kuasa hukum dari saksi juga telah memberikan saran agar pemeriksaan yang dilakukan tidak memberatkan saksi, sehingga berpotensi sebagai tersangka.
“Dari sisi penyitaan sendiri kita bertanya, kenapa penyitaannya sekarang, tidak dilakukan penyitaan pada pemeriksaan 2020,” tutur Zaenal.
Sebagai informasi, Harun Masiku adalah mantan caleg dari PDI Perjuangan yang ditetapkan KPK sebagai tersangka karena menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp600 juta demi memudahkan langkahnya menjadi anggota DPR lewat jalur Pergantian Antar Waktu (PAW). Harun selalu mangkir dari panggilan KPK, sehingga sejak 20 Januari 2020 dia dimasukkan dalam DPO.
Jakarta: Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman mempertanyaan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) menyita barang pribadi milik Sekretaris Jenderal
PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto baru dilakukan saat ini. Padahal, kasus terkait penyuapan
Harun Masiku telah berlangsung sejak 2020.
Menurut Zaenur jika penyitaannya baru dilakukan sekarang, sulit menemukan barang bukti yang kuat dalam kasus suap Harun Masiku. Berbeda jika pemeriksaan dan penyitaan dilakukan KPK pada empat tahun lalu, saat Harun Masiku dinyatakan dalam
daftar pencarian orang (DPO).
“Memang agak susah untuk tidak mengkritik mengapa momentumnya baru sekarang. Selama kurung empat tahun apa yang dilakukan penyidik maupun KPK secara keseluruhan juga tidak disampaikan dengan jelas oleh KPK,” kata Zaenur dalam tayangan Metro TV, Kamis, 13 Juni 2024.
Kata Zaenur, jika penyitaan dilakukan saat ini, pastinya saksi yang diperiksa akan lebih berhati-hati. Karena kuasa hukum dari saksi juga telah memberikan saran agar pemeriksaan yang dilakukan tidak memberatkan saksi, sehingga berpotensi sebagai tersangka.
“Dari sisi penyitaan sendiri kita bertanya, kenapa penyitaannya sekarang, tidak dilakukan penyitaan pada pemeriksaan 2020,” tutur Zaenal.
Sebagai informasi, Harun Masiku adalah mantan caleg dari PDI Perjuangan yang ditetapkan KPK sebagai tersangka karena menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp600 juta demi memudahkan langkahnya menjadi anggota DPR lewat jalur Pergantian Antar Waktu (PAW). Harun selalu mangkir dari panggilan KPK, sehingga sejak 20 Januari 2020 dia dimasukkan dalam DPO.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(MBM)
