KPK Ringkus 397 Pejabat Sejak 2004, Terbanyak Wakil Rakyat

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sebanyak 397 pejabat politik tersandung kasus tindak pidana korupsi sejak 2004 hingga Mei 2020. Sebagian besar berstatus anggota dewan. "Anggota DPR dan DPRD sebanyak 257 kasus, wali kota atau bupati 119 kasus, dan gubernur 21 kasus," ujar Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK Giri Suprapdiono, dalam diskusi virtual, Rabu, 30 September 2020. Tindak pidana korupsi di ranah pejabat politik itu tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia. KPK merangkum pejabat yang melakukan praktik lancung ada di 27 dari 34 provinsi. Baca: KPK Sebut Pemotongan Hukuman Koruptor Timbulkan Kecurigaan Namun, rasuah yang dilakukan tidak hanya bersumber dari kalangan pejabat politik. Sejumlah pejabat eselon satu hingga tiga, pihak swasta, kepala lembaga, hakim, pengacara, jaksa, polisi, komisioner, korporasi, dan duta besar juga terlibat. Lima provinsi berada di zona merah karena kasus rasuah di wilayah tersebut tinggi. Jawa Barat menempati posisi pertama sebanyak 101 kasus. Disusul Jawa Timur 94 kasus, Sumatra Utara 73 kasus, Riau dan Kepualaun Riau 64 kasus, dan DKI Jakarta 61 kasus. Sisanya tersebar di provinsi lain. "Tentu itu angka (397 kasus) terbesar perkara jenis korupsi politik yang ditangani oleh KPK,"  jelasnya.     Giri menekankan korupsi di ranah pejabat politik menjadi prioritas bagi lembaga antirasuah. Baik dalam pendidikan, pencegahan, hingga penindakan. Apalagi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 akan digelar dalam hitungan bulan. "Jadi bapak ibu semangat untuk kampanye (agar) terpilih. Tapi jangan sampai menjadi bagian yang (zona) warna merah," jelasnya. Bedasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut sebanyak 253 kepala daerah dan 503 anggota DPR dan DPRD menjadi tersangka kasus korupsi dari Januari 2010 sampai Juni 2018. Data itu diperoleh dari gabungan kasus rasuah yang ditindak kepolisian, kejaksaan, dan KPK.