NEWSTICKER
Eks Wakil Gubernur Banten Rano Karno. MI/Rommy Pujianto
Eks Wakil Gubernur Banten Rano Karno. MI/Rommy Pujianto

KPK Bidik Rano Karno

Nasional kasus wawan
Candra Yuri Nuralam • 20 Februari 2020 20:47
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik mantan Wakil Gubernur Banten Rano Karno. Rano disebut menerima Rp700 juta dalam dakwaan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Pemerintahan Provinsi Banten.
 
"Fakta penerimaan uang tersebut tentu akan terus didalami jaksa penuntut umum (JPU) dengan mengonfirmasi kepada saksi-saksi lain," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Februari 2020.
 
JPU sudah mencatat semua fakta dalam persidangan Wawan. Fakta itu juga bakal menjadi dasar JPU menyusun tuntutan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ali memastikan KPK menindaklanjuti semua fakta bila persidangan Wawan rampung. KPK bakal membuka penyelidikan baru terhadap Rano Karno jika sudah mengantongi cukup bukti.
 
"Apabila kemudian ditemukan bukti permulaan yang cukup baik dari keterangan saksi tersebut, petunjuk dan alat bukti lain, termasuk pertimbangan-pertimbangan majelis hakim, tentu perkara akan dikembangkan dengan menetapkan tersangka lain," ujar Ali.
 
KPK Bidik Rano Karno
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Arga Sumantri
 
Wawan sebelumnya didakwa mengatur pengadaan alat kedokteran rumah sakit rujukan pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten melalui APBD dan APBN-Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2012. Kemudian pengadaan alat kesehatan kedokteran umum di Puskesmas Kota Tangerang Selatan pada APBD-P TA 2012.
 
Dua kasus tersebut diduga merugikan negara hingga Rp94,3 miliar. Suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany itu juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) lebih dari Rp500 miliar.
 
Wawan didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
 
Wawan juga didakwa melanggar Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a, c dan g Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif