Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MI
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MI

UU Baru Hapus Kewenangan KPK Buat Perwakilan Daerah

Nasional kpk Revisi UU KPK
Cindy • 20 Agustus 2020 19:13
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lagi memeliki wewenang membentuk perwakilan di provinsi. Kewenangan tersebut hilang semenjak Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK berlaku.
 
"Tertutup kemungkinan KPK membuka kantor perwakilan karena ketentuannya sudah dihapus dalam UU baru KPK," kata peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam sebuah diskusi daring, Kamis, 20 Agustus 2020.
 
Kurnia menyebut izin pembentukan perwakilan di daerah tertuang dalam Pasal 19 ayat 2 UU 30 Tahun 2002. Beleid tersebut berbunyi, KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi. Ketentuan tersebut tak tercantum pada UU KPK baru.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Padahal, masyarakat menuntut gurita jaringan KPK diperluas. Tuntutan tersebut muncul karena tindak pidana korupsi masih banyak terjadi di daerah.
 
Kurnia menjelaskan, 139 perkara korupsi yang melibatkan 121 kepala daerah ditangani KPK berdasarkan data penelitian dan pengembangan (litbang) Kompas. Kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang terjerat korupsi itu tersebar di 25 provinsi.
 
"Sejak berdiri hingga tahun 2019, diketahui KPK telah menetapkan (tersangka) 15 gubernur, 25 walikota dan wakil wali kota serta 77 bupati," beber dia.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif