Wakil Presiden Jusuf Kalla--Antara/Ho
Wakil Presiden Jusuf Kalla--Antara/Ho

JK Tegaskan Pemerintah Berpihak pada Pemberantasan Korupsi

Dheri Agriesta • 27 Januari 2015 17:29
medcom.id, Jakarta: Ketegangan hubungan antara KPK dan Polri menimbulkan kisruh penegakan hukum. Banyak pihak meminta pemerintah tegas untuk menuntaskan konflik dua lembaga hukum ini.
 
Tak sedikit pula yang menganggap pemerintahan kali ini tidak pro terhadap pembenerantasan korupsi.
 
Tapi, Wakil Presiden Jusuf Kalla meyakinkan publik bahwa pemerintah berpihak kepada pemberantasan korupsi. Polemik yang kini terjadi bukan berarti pemerintah abai terhadap pemberantasan korupsi.

"Pemerintah itu justru berpihak kepada itu (pemberantasan korupsi). Karena itu, begitu pak Budi dianggap tersangka itu langsung ditunda (pelantikannya)," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2015).
 
Penundaan pelantikan Komjen Budi Gunawan merupakan bukti pemerintah masih memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi. Karena, kata JK, jika pemerintah tak lagi berkomitmen bisa saja pemerintah langsung melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
 
"Tapi kan tidak. Kita justru taat itu," tegas JK.
 
Ketua KPK, kata dia, selalu mengatakan siapa pun bisa diperiksa jika melakukan kesalahan atau tindakan korupsi, termasuk presiden. Oleh karena itu, tambah JK, jika presiden bisa diperiksa, hal itu tentu juga berlaku bagi pimpinan KPK.
 
"Itu juga harus dipahami seperti itu. Jadi tidak berarti keadaan ini pemerintah ataupun jokowi tidak mendukung pemberantasan korupsi," tegas JK.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(KRI)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan