medcom.id, Jakarta: Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menulis cukup panjang di fanpage Facebook resminya, Senin (19/1/2015). Di tulisan yang diberi judul "Polri Kita" itu, SBY membahas soal pergantian kepemimpinan di Polri.
Di awal SBY menceritakan soal caranya memilih Kapolri yang sudah sesuai undang-undang. Diceritakan pula pelibatan KPK. Seakan menyindir Presiden Joko Widodo, di tulisan itu SBY mengatakan pelibatan KPK tak ia gembar-gemborkan ke publik.
"Masukan dari KPK kepada Presiden tersebut, yang disampaikan secara lengkap dan resmi, sungguh saya perhatikan. Namun, saya memilih untuk tidak membawanya ke arena publik," kata SBY.
Kemudian, SBY mengaku mendengar isu yang memprovokasi yang bisa memecah belah dirinya dan Jokowi. SBY menuturkan dia mendengar isu yang menyebut saat ini ada gerakan pembersihan "orang-orang SBY", baik di jajaran TNI, Polri maupun aparatur pemerintahan.
"Saya terhenyak. Karena kalau yang dianggap orang-orang SBY itu adalah yang ada dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu, yang sesungguhnya adalah posisi politik (political appointee), hal itu masih masuk akal. Tetapi, kalau para perwira TNI dan Polri profesional, atau para eselon satu jajaran pemerintahan yang statusnya adalah abdi negara itu diistilahkan sebagai "orang-orang SBY", menjadi tidak masuk akal," tulis SBY.
SBY melanjutkan, jika setiap pejabat tinggi yang bertugas di era nya harus segera diganti alias dibersihkan, karena dianggap sebagai orang-orang SBY alangkah malangnya mereka.
"Apa salah dan dosa mereka? Pengangkatan para pejabat di jajaran TNI & Polri ada mekanismenya. Pengangkatan eselon satu juga demikian. Tidak pernah saya menunjuk nama bagi posisi-posisi Sekjen, Irjen, Dirjen, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, dan para Pimpinan BUMN. Mereka semua diusulkan oleh para atasannya, bisa Menteri, Panglima TNI atau Kapolri," papar SBY.
Kemudian khusus eselon satu kementerian dan Lembaga Pemerintahan non Kementerian (LPNK), kata SBY, dibahas oleh Tim Penilai Akhir yang dipimpin Wakil Presiden. Setelah dilakukan pembahasan dan penilaian yang cermat, dilaporkan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.
Selama ini, lanjut SBY, 95 persen dia setujui. Sementara sisanya atau 5 persen, sering dia minta untuk dibahas kembali jika ada informasi yang negatif. Setelah jelas segala sesuatunya, maka segera diputuskan. SBY mengatakan sebagian dari yang diseleksi tersebut lolos, namun sebagian lagi mesti dilakukan penggantian.
"Itulah sistem dan aturan yang dulu saya anut dan jalankan ~ transparan dan akuntabel," tulis SBY.
"Saya tidak yakin Presiden Jokowi punya pikiran dan kehendak untuk melakukan pembersihan semacam itu. Kalau hal itu terjadi, bagaimana pula nanti jika Presiden baru pengganti Pak Jokowi juga melakukan "pembersihan" yang sama. Namun, Presiden Jokowi memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat dan memberhentikan seseorang sesuai dengan urgensi dan kebutuhannya. Beliau yang akan menggunakan. Beliau tentu ingin sukses memimpin kita semua 5 tahun mendatang ini. Tentu semuanya dilakukan sesuai dengan norma, aturan dan etika yang berlaku," ujarnya.
SBY memposting tulisannya sekitar pukul 14:00 WIB.
medcom.id, Jakarta: Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menulis cukup panjang di fanpage Facebook resminya, Senin (19/1/2015). Di tulisan yang diberi judul "Polri Kita" itu, SBY membahas soal pergantian kepemimpinan di Polri.
Di awal SBY menceritakan soal caranya memilih Kapolri yang sudah sesuai undang-undang. Diceritakan pula pelibatan KPK. Seakan menyindir Presiden Joko Widodo, di tulisan itu SBY mengatakan pelibatan KPK tak ia gembar-gemborkan ke publik.
"Masukan dari KPK kepada Presiden tersebut, yang disampaikan secara lengkap dan resmi, sungguh saya perhatikan. Namun, saya memilih untuk tidak membawanya ke arena publik," kata SBY.
Kemudian, SBY mengaku mendengar isu yang memprovokasi yang bisa memecah belah dirinya dan Jokowi. SBY menuturkan dia mendengar isu yang menyebut saat ini ada gerakan pembersihan "orang-orang SBY", baik di jajaran TNI, Polri maupun aparatur pemerintahan.
"Saya terhenyak. Karena kalau yang dianggap orang-orang SBY itu adalah yang ada dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu, yang sesungguhnya adalah posisi politik (political appointee), hal itu masih masuk akal. Tetapi, kalau para perwira TNI dan Polri profesional, atau para eselon satu jajaran pemerintahan yang statusnya adalah abdi negara itu diistilahkan sebagai "orang-orang SBY", menjadi tidak masuk akal," tulis SBY.
SBY melanjutkan, jika setiap pejabat tinggi yang bertugas di era nya harus segera diganti alias dibersihkan, karena dianggap sebagai orang-orang SBY alangkah malangnya mereka.
"Apa salah dan dosa mereka? Pengangkatan para pejabat di jajaran TNI & Polri ada mekanismenya. Pengangkatan eselon satu juga demikian. Tidak pernah saya menunjuk nama bagi posisi-posisi Sekjen, Irjen, Dirjen, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, dan para Pimpinan BUMN. Mereka semua diusulkan oleh para atasannya, bisa Menteri, Panglima TNI atau Kapolri," papar SBY.
Kemudian khusus eselon satu kementerian dan Lembaga Pemerintahan non Kementerian (LPNK), kata SBY, dibahas oleh Tim Penilai Akhir yang dipimpin Wakil Presiden. Setelah dilakukan pembahasan dan penilaian yang cermat, dilaporkan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.
Selama ini, lanjut SBY, 95 persen dia setujui. Sementara sisanya atau 5 persen, sering dia minta untuk dibahas kembali jika ada informasi yang negatif. Setelah jelas segala sesuatunya, maka segera diputuskan. SBY mengatakan sebagian dari yang diseleksi tersebut lolos, namun sebagian lagi mesti dilakukan penggantian.
"Itulah sistem dan aturan yang dulu saya anut dan jalankan ~ transparan dan akuntabel," tulis SBY.
"Saya tidak yakin Presiden Jokowi punya pikiran dan kehendak untuk melakukan pembersihan semacam itu. Kalau hal itu terjadi, bagaimana pula nanti jika Presiden baru pengganti Pak Jokowi juga melakukan "pembersihan" yang sama. Namun, Presiden Jokowi memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat dan memberhentikan seseorang sesuai dengan urgensi dan kebutuhannya. Beliau yang akan menggunakan. Beliau tentu ingin sukses memimpin kita semua 5 tahun mendatang ini. Tentu semuanya dilakukan sesuai dengan norma, aturan dan etika yang berlaku," ujarnya.
SBY memposting tulisannya sekitar pukul 14:00 WIB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
