Karopenmas Polri Brigjen Argo Yuwono. Foto: Andry Widyanto/MI
Karopenmas Polri Brigjen Argo Yuwono. Foto: Andry Widyanto/MI

Polri Siap Eksekusi Hukuman Mati

Nasional hukuman mati
Cindy • 11 Desember 2019 01:27
Jakarta: Mabes Polri siap mengeksekusi hukuman mati bagi koruptor. Sikap ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
 
"Tentunya Polri akan melaksanakan tugas undang-undang ada kita lakukan dan setelah hukuman mati itu ditentukan di sidang pengadilan," ucap KaroPenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 10 Desember 2019.
 
Argo menambahkan Korps Bhayangkara bertugas menyidik dan menyelidiki kasus. Setelah itu, bukti kasus akan dilemparkan ke Kejaksaan yang kemudian dinyatakan lengkap atau P21.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tentunya kita secara moral masih melihat bagaimana persidangannya sampai nanti mengenai vonis yang diterima oleh terdakwa yang kita ajukan disitu," kata Argo.
 
Presiden Joko Widodo sebelumnya membuka peluang hukuman mati bagi koruptor. Vonis terberat itu bisa dijatuhkan bila rakyat memintanya.
 
"Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana, UU Tipikor itu dimasukkan," kata Jokowi di SMK 57 Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.
 
Aturan hukuman mati bagi koruptor tercantum dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar."
 
Pasal 2 ayat (2) menjelaskan, "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan." Frasa "keadaan tertentu" berlaku apabila tindak pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai UU yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif