Jakarta: Komisi Yudisial (KY) membuka pendaftaran calon hakim agung (CHA) dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung (MA). Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azahari mengungkapkan ada dua posisi hakim yang kebutuhannya mendesak, yakni untuk Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan Pajak.
"Ada beberapa yang sangat mendesak sebenarnya, terutama PHI, dan pajak," kata Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azahari di Gedung Komisi Yudisial, Selasa, 28 Mei 2019.
Aidul mengungkapkan KY sebelumnya telah mengusulkan satu hakim agung untuk pajak serta hakim untuk PHI. Namun pengajuan tidak mendapatkan persetujuan DPR.
"Dan Mahkamah Agung dalam waktu yang cepat meminta kembali," ujarnya.
Baca juga: KY Buka Penerimaan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc
Ia menjelaskan posisi hakim untuk Pengadilan Hubungan Industrial harus diisi secara proposional. Baik dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) maupun dari serikat buruh atau serikat pekerja.
Menurut Aidil, DPR menolak andai KY memilih calon hakim PHI hanya dari salah satu unsur saja. "Jadi harus sepasang. Kalau tidak diloloskan satu, kedua-duanya tidak diloloskan," ungkap Aidul.
Seleksi hakim agung akan dilaksanakan secara serentak. Seleksi meliputi tes administrasi, kualitas, kesehatan, kepribadian, serta wawancara terbuka. Pada proses terakhir, KY mengsulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.
Persyaratan bisa diunduh melalui website KY di www.komisiyudisial.go.id. Sementara itu, pendaftaran seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc tipikor dan hubungan industrial dilakukan secara online melalui www.rekrutmen.komisiyudisial.go.id.
Proses pengajuan usulan akan dibuka selama 15 hari, mulai dari 28 Mei-25 Juni 2019.
Jakarta: Komisi Yudisial (KY) membuka pendaftaran calon hakim agung (CHA) dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung (MA). Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azahari mengungkapkan ada dua posisi hakim yang kebutuhannya mendesak, yakni untuk Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan Pajak.
"Ada beberapa yang sangat mendesak sebenarnya, terutama PHI, dan pajak," kata Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azahari di Gedung Komisi Yudisial, Selasa, 28 Mei 2019.
Aidul mengungkapkan KY sebelumnya telah mengusulkan satu hakim agung untuk pajak serta hakim untuk PHI. Namun pengajuan tidak mendapatkan persetujuan DPR.
"Dan Mahkamah Agung dalam waktu yang cepat meminta kembali," ujarnya.
Baca juga:
KY Buka Penerimaan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc
Ia menjelaskan posisi hakim untuk Pengadilan Hubungan Industrial harus diisi secara proposional. Baik dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) maupun dari serikat buruh atau serikat pekerja.
Menurut Aidil, DPR menolak andai KY memilih calon hakim PHI hanya dari salah satu unsur saja. "Jadi harus sepasang. Kalau tidak diloloskan satu, kedua-duanya tidak diloloskan," ungkap Aidul.
Seleksi hakim agung akan dilaksanakan secara serentak. Seleksi meliputi tes administrasi, kualitas, kesehatan, kepribadian, serta wawancara terbuka. Pada proses terakhir, KY mengsulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.
Persyaratan bisa diunduh melalui website KY di
www.komisiyudisial.go.id. Sementara itu, pendaftaran seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc tipikor dan hubungan industrial dilakukan secara online melalui
www.rekrutmen.komisiyudisial.go.id.
Proses pengajuan usulan akan dibuka selama 15 hari, mulai dari 28 Mei-25 Juni 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(MEL)
