Anggota DPR Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni. Foto: MI/Arya Manggala.
Anggota DPR Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni. Foto: MI/Arya Manggala.

Anggota DPR: Kedaulatan Hukum Indonesia Tak Boleh Diintervensi Asing

Nasional penegakan hukum
Annisa ayu artanti • 05 Juli 2019 06:24
Jakarta: Anggota Komisi Hukum DPR Ahmad Sahroni menegaskan sistem penegakan hukum di tanah air tidak boleh diintervensi oleh kepentingan pihak manapun, terlebih pihak asing. Sahroni berkaca pada laporan Global Witness yang berisi dugaan pengalihan keuntungan perusahaan ke luar negeri yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk (ADRO).
 
"Negara kita adalah negara yang berdaulat dan menjadikan hukum sebagai panglima tertingginya. Jadi tidak ada satu pihak atau kepentingan apa pun, terutama kepentingan asing yang dapat mengontrol atau mengintervensi apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum kita," kata Sahroni dalam keterangannya, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2019.
 
Sahroni menjelaskan, berdasarkan pengakuan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara The 10th Anniversary of Adaro IPO di Ritz Carlton beberapa waktu lalu Adaro menjadi penyumbang pajak terbesar di Indonesia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sementara Global Witness dalam laporannya menyebut Adaro memindahkan laba ke jaringan perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International dengan tujuan menghindari kewajiban membayar pajak yang telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017.
 
Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak hanya sebesar USD125 juta atau setara Rp1,75 triliun (kurs Rp14.000), lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.
 
Dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak, Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia. Laporan itu menyebutkan pemasukan pajak RI berkurang hampir USD14 juta setiap tahunnya.
 
Chief Executive Officer Adaro Energy Garibaldi Thohir telah menyanggah laporan tersebut. Ia menegaskan, Ditjen Pajak adalah otoritas yang paling mengetahui benar tidaknya laporan Global Witness tersebut.
 
"Yang bisa menentukan apakah kita melakukan hal tersebut adalah Dirjen Pajak. Negara kita tidak boleh dijajah oleh bangsa lain dan dengan opini-opini institusi lain, karena yang paling tahu adalah otoritas pajak Indonesia," kata Garibaldi.
 
Ia menegaskan Adaro sebagai perusahaan publik menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan patuh terhadap aturan yang berlaku, termasuk aturan perpajakan.
 
"Tahun 2018 Adaro telah memberikan kontribusi kepada negara senilai total USD721 juta (USD378 juta dalam bentuk royalti dan USD343 juta dalam bentuk pajak)," jelasnya.
 
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Coaltrade Services International Pte.Ltd merupakan salah satu perusahaan grup Adaro yang berbasis di Singapura untuk memasarkan batu bara Adaro di pasar internasional (ekspor).
 
Sebagai kantor pemasaran internasional, Coaltrade Services International Pte.Ltd berperan penting untuk memperluas pasar internasional dengan tetap berpegangan pada ketentuan Harga Patokan Batubara (HPB) serta aturan perpajakan dan royalti yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

 

(HUS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif