Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Medcom.id/ Kautsar WP
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Medcom.id/ Kautsar WP

Hasto Duga Ada Pihak yang Ingin Jatuhkan PDIP

Nasional OTT KPK
Kautsar Widya Prabowo • 11 Januari 2020 03:00
Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto terdapat pihak-pihak yang ingin menjatuhkan partainya dengan membingkai kasus pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif (caleg) DPR Periode 2019-2024 dari PDIP.
 
Namun, Hasto menilai keadaan tersebut dinilai lumrah menerpa partai yang berhasil memengkan perolehan suara terbesar dua kali dalam pemilu. Ia yakin kebenaran akan membuktikan kecurigaan dan tuduhan.
 
"Kami diajarkan oleh bu Megawati Soekarnoputri untuk berpolitik Satyameva Jayate bahwa pada akhirnya kebenaran yang akan menang," kata Hasto di Gedung JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dirinya pun menepis dugaan bahwa dirinya memerintah staf bernama Doni yang berprofesi sebagai advokat untuk memuluskan kasus suap perebutan kursi DPR warisan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 sebelum dilantik sebagai anggota DPR periode 2019-2024.
 
"Sebagai contoh ada beberapa pihak yang melakukan framing seolah-olah yang namanya Doni, staf kesekjenan (PDIP) ditangkap. Saya mencari-cari staf saya
 
Di sisi lain, Hasto mengaku tidak mengetahui keberadaan politisi Harun Masiku. Ia justru berkelakar membahas kalifah kelima Harun Ar-Rasyid.
 
"Kalau Harun Ar-Rasyid itu didalam cerita kita sering mendengar, tapi kalau Harun (Masuki) ini kita tidak tahu khususnya di mana," ujar Hasto.
 
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku sebagai tersangka pemberi suap pada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Hingga kini Harun masih menjadi buron.
 
"KPK meminta tersangka HAR (Harun Masiku) segera menyerahkan diri ke KPK," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli.
 
Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus itu. Wahyu dan orang kepercayaannya sekaligus mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Agustiani Tio Fridelina, menjadi tersangka penerima suap.
 
Harun dan pihak swasta, Saeful, menjadi tersangka penyuap. Saeful diduga menjadi staf di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.
 
Atas perbuataannya, Wahyu dan Agustiani selaku penerima suap disangka melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara, Harun dan Saeful selaku pemberi suap disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(SCI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif