Tersangka kasus dugaan suap di Kementerian Agama, Romahurmuziy (kanan) berjalan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. Foto: Antara/Reno Esnir.
Tersangka kasus dugaan suap di Kementerian Agama, Romahurmuziy (kanan) berjalan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. Foto: Antara/Reno Esnir.

Romi Keliru Membedakan Penindakan dan Pencegahan

Nasional OTT Romahurmuziy
Candra Yuri Nuralam • 08 Mei 2019 08:21
Jakarta: Eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy dinilai keliru dalam membedakan pasal penindakan dengan pencegahan dalam gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu sering dilakukan para koruptor saat menggugat penetapan tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
"Hal ini sering menjadi alasan berbagai pihak yang menggeser makna tugas pencegahan KPK, seolah-olah KPK harus memberikan informasi agar tidak jadi dilakukan tangkap tangan pada saat itu," kata Tim Biro Hukum KPK, Evi Laila Kholis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2019.
 
Evi menjelaskan, dalam praperadilan yang diajukan, Romi dan kuasa hukumnya menilai KPK salah dalam melakukan penindakan yang berdasarkan Pasal 6 huruf d Undang-Undang KPK. Padahal, pasal itu mengacu pada wewenang KPK melakukan pencegahan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Padahal KPK melaksanakan tugas penanganan perkara, termasuk tangkap tangan mengacu pada KUHAP, UU Tipikor dan Pasal 6 huruf c UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK," ujar Evi.
 
Sementara itu, Pasal 6 huruf d Undang-Undang KPK hanya menjelaskan tata cara melaksanakan langkah atau upaya pencegahan seperti melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN, menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi, menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan.
 
KPK menilai gugatan yang diajukan Romi tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan cenderung hanya mencari kesalahan. Untuk itu, Lembaga Antirasuah meminta majelis hakim untuk menolak praperadilan dari Romi.
 
"Dengan demikian, KPK berkesimpulan seluruh dalil pemohon (RMY) keliru, sehingga sepatutnya praperadilan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima," tutur Evi.
 
KPK menetapkan Romi sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag. Romi disinyalir mengatur jabatan di Kemenag pusat dan daerah.
 
Romi diduga menerima suap dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin. Suap diberikan agar Romi mengatur proses seleksi jabatan untuk kedua penyuap tersebut.
 
Romi selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Muafaq juga dijerat Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif