medcom.id, Jakarta: Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengakui Indonesia hanya akan maju signifikan bila hukum ditegakkan. Ia memandang terjadi krisis di berbagai lapangan seperti di bidang ketenagakerjaan, perhubungan, keamanan, dan pendidikan karena korupsi.
Mahfud menjelaskan, hukum Indonesia tumpul karena penegaknya tersandera persoalan dirinya sendiri. Ia mencontohkan, ada hakim yang kesulitan ketika ingin berbuat baik atau adil karena sempat berbuat tak adil. Ia terteror dengan perilakunya sendiri, yang kemudian dijadikan alat bagi orang lain.
"Kamu jangan main-main, sekarang mau memutus perkara tidak mau disuap. Padahal, kamu dulu disuap. Kalau sekarang tidak mau disuap lagi, yang dulu saya bongkar. Maka dia tersandera," kata Mahfud seperti dilansir Media Indonesia, Rabu 6 September 2017.
Mahfud menjelaskan, banyak penegakan hukum di Indonesia jalan di tempat karena aparatnya menjadi 'boneka' kekuatan hitam. Hukum di Indonesia, tegas dia, tak maju-maju sejak zaman reformasi.
"Itu kalau kita lihat indeks persepsi korupsi yang dilakukan masyarakat transparasi internasional. Kita sekarang indeks persepsi korupsinya dari nilai 0-10 kita baru 3,6 sehingga kalau sekolah, tidak lulus itu," ujar dia.
medcom.id, Jakarta: Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengakui Indonesia hanya akan maju signifikan bila hukum ditegakkan. Ia memandang terjadi krisis di berbagai lapangan seperti di bidang ketenagakerjaan, perhubungan, keamanan, dan pendidikan karena korupsi.
Mahfud menjelaskan, hukum Indonesia tumpul karena penegaknya tersandera persoalan dirinya sendiri. Ia mencontohkan, ada hakim yang kesulitan ketika ingin berbuat baik atau adil karena sempat berbuat tak adil. Ia terteror dengan perilakunya sendiri, yang kemudian dijadikan alat bagi orang lain.
"Kamu jangan main-main, sekarang mau memutus perkara tidak mau disuap. Padahal, kamu dulu disuap. Kalau sekarang tidak mau disuap lagi, yang dulu saya bongkar. Maka dia tersandera," kata Mahfud seperti dilansir
Media Indonesia, Rabu 6 September 2017.
Mahfud menjelaskan, banyak penegakan hukum di Indonesia jalan di tempat karena aparatnya menjadi 'boneka' kekuatan hitam. Hukum di Indonesia, tegas dia, tak maju-maju sejak zaman reformasi.
"Itu kalau kita lihat indeks persepsi korupsi yang dilakukan masyarakat transparasi internasional. Kita sekarang indeks persepsi korupsinya dari nilai 0-10 kita baru 3,6 sehingga kalau sekolah, tidak lulus itu," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
