Sekda Jabar Dicecar Aturan Tata Ruang Meikarta

Juven Martua Sitompul 29 November 2018 19:30 WIB
OTT Pejabat Bekasi
Sekda Jabar Dicecar Aturan Tata Ruang Meikarta
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa. Foto: Medcom.id/Juven Martua Sitompul
Jakarta: Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Iwa Karniwa, selesai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pemeriksaan, Iwa dikonfirmasi soal dugaan upaya perubahan aturan tata ruang untuk kepentingan pembangunan Meikarta, milik Lippo Group di Bekasi.

"Proses (pengubahan aturan tata ruang) itu ditanyakan, cuma proses itu saya tidak tahu karena saya bukan ketua BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) saat itu," kata Iwa di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 29 November 2018.

Iwa menolak menjelaskan lebih rinci soal perubahan aturan tata ruang di Pemkab Bekasi tersebut. Dia juga mengunci mulut saat disinggung kewenangan DPRD Bekasi dalam mengubah aturan itu.


"Nah itu, silakan tanya ke penyidik," kata Iwa.

Baca juga: KPK Endus Upaya Megubah Aturan Tata Ruang Meikarta

Kepada wartawan, Iwa menyebut Pemprov Jabar akan bersikap kooperatif memenuhi panggilan KPK. Pemprov juga berjanji memberikan keterangan atau informasi yang dibutuhkan penyidik secara utuh.

"Sekali lagi Pemprov Jabar akan terus bersikap kooperatif karena sinergitas antara Pemprov Jabar dan KPK sudah berhasil dilaksanakan," kata dia. 

KPK mengendus adanya upaya mengubah aturan tata ruang untuk izin proyek pembangunan Meikarta. Saat ini, penyidik masih mengumpulkan bukti dan informasi pihak-pihak yang terlibat dalam upaya perubahan itu. 

Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta ialah PT Mahkota Sentosa Utama yang merupakan anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk di bawah naungan Lippo Group.

Baca juga: KPK Cecar Wabup Bekasi Dalami Pelanggaran Izin Meikarta

Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.

Dalam kasus ini, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp7 miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya. Uang itu bagian dari fee yang dijanjikan Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.



(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id