Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Iniversitas Jember, Bayu Dwi Anggono--Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.
Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Iniversitas Jember, Bayu Dwi Anggono--Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.

Keppres Remisi Sudah Usang

Nasional kekerasan terhadap wartawan
Kautsar Widya Prabowo • 07 Februari 2019 13:14
Jakarta: Keputusan Presiden (Keppres) 174 Tahun 1999 tentang Remisi harus segera direvisi. Sebab, tidak adanya unsur sosiologis dan asas kepentingan umum dalam aturan tersebut.
 
Keppres tersebut dinilai tidak melihat seberapa besar dampak sosial yang ditimbulkan dalam pemberian remisi. Melainkan hanya melihat syarat-syarat materil dan formil.
 
"Dia hanya melihat berkelakuan baik, bukan pidana apa yang dilakukan atau bagaimana dampak kejahatan di masyarakat," kata Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono, dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 7 Febuari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ahli hukum tata negara ini melihat kondisi tersebut terjadi ketika pemerintah memberikan remisi terhadap I Nyoman Susrama, otak pembunuhan jurnalis Radar Bali. Ia yang sebelumnya dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup menjadi pidana sementara.
 
"Dampak dari (kasus) ini tidak dapat memberikan kebebasan pers," imbuhnya.
 
Hal senada disampaikan Perwakilan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti. Dia menilai keppres tersebut sudah usang. Pasalnya saat ini tidak ada lagi keputusan presiden melainkan peraturan presiden.
 
Baca: Jurnalis Tolak Remisi Otak Pembunuh Wartawan Bali
 
Bahkan peraturan terkait remisi sudah tertuang dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keluar pada 2002. Sedangkan Keppres tersebut terbit sebelum UUD 1945 diamandemen.
 
"Kami ingin mendorong keppres yang mengatur Susrama (29 tahun 2018) di revisi. Jadikan ini juga sebagai momentum untuk mengubah Keppres (174 tahun 1999 tentang Remisi)," tuturnya.
 
Susrama merupakan satu dari 115 terpidana yang mendapatkan keringan hukuman atau remisi dari Jokowi. Susrama diadili karena kasus pembunuhan terhadap Anak Agung Gde Bagus Narendra Prabangsa sembilan tahun lalu.
 
Pembunuhan itu terkait dengan berita-berita dugaan korupsi dan penyelewengan di harian Radar Bali, dua bulan sebelum pembunuhan. Hasil penyelidikan polisi, pemeriksaan saksi dan barang bukti di persidangan menunjukkan bahwa Susrama adalah otak di balik pembunuhan itu.
 
Susrama menyuruh enam pelaku lainnya untuk menghabisi nyawa Prabangsa. Mantan caleg PDIP itu kesal dengan pemberitaan Prabangsa, terkait dugaan korupsi yang dilakukan Susrama terkait proyek-proyek Dinas Pendidikan di Kabupaten Bangli sejak Desember 2008 hingga Januari 2009.
 
Awalnya jaksa menuntut agar Susrama dihukum mati. Namun, majelis hakim saat itu memvonis Susrama kurungan penjara seumur hidup.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif