medcom.id, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi menilai terobosan sekaligus pembuktian janji kampanye Presiden Joko Widodo merupakan langkah yang patut diapresiasi.
Pasalnya, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), merupakan wujud pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada setiap warga negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan sila kelima Pancasila.
“KIS, KIP, dan KKS merupakan program Pak Presiden yang bagus guna membangun Indonesia sehat, pintar, dan sejahtera. KIP itu kan untuk membuat orang pintar, KIS untuk orang sakit suapaya sehat kan bagus," ujar Wakil Ketua KPK Zulkarnain, saat dihubungi pada Jumat (7/11/2014).
"Walaupun dananya memakai itu (APBN), tapi nantinya akan ada perbaikan jika terdapat kekurangan sambil program itu jalan, karena bisa dibenahi. Yang penting artinya program itu diusahakan untuk kepentingan rakyat,” papar dia.
Menurutnya, Jokowi telah memberikan salah satu fungsi pemerintah yaitu sebagai pengayom dan pemberi jaminan atas hak-hak masyarakat. Dengan demikian KPK mendukung hal itu sebagai dukungan moral. Namun tuduhan-tuduhan miring terhadap tiga terobosan yang baru saja diluncurkan itu jangan sampai menghentikan upaya dan itikad baik pemerintah.
“Itukan kebijakan publik untuk kepentingan kita semua. Maka (patut dipertanyakan jika ada sindiran terkait dugaan korupsi) apakah ada uang negara yang dirugikan untuk kepentingan sendiri. Jadi jangan terlalu curiga dan berlebih-lebihan melihat itu, itukan (program pemerintah yang bersifat) menolong dan dipercepat,” ungkapnya.
medcom.id, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi menilai terobosan sekaligus pembuktian janji kampanye Presiden Joko Widodo merupakan langkah yang patut diapresiasi.
Pasalnya, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), merupakan wujud pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada setiap warga negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan sila kelima Pancasila.
“KIS, KIP, dan KKS merupakan program Pak Presiden yang bagus guna membangun Indonesia sehat, pintar, dan sejahtera. KIP itu kan untuk membuat orang pintar, KIS untuk orang sakit suapaya sehat kan bagus," ujar Wakil Ketua KPK Zulkarnain, saat dihubungi pada Jumat (7/11/2014).
"Walaupun dananya memakai itu (APBN), tapi nantinya akan ada perbaikan jika terdapat kekurangan sambil program itu jalan, karena bisa dibenahi. Yang penting artinya program itu diusahakan untuk kepentingan rakyat,” papar dia.
Menurutnya, Jokowi telah memberikan salah satu fungsi pemerintah yaitu sebagai pengayom dan pemberi jaminan atas hak-hak masyarakat. Dengan demikian KPK mendukung hal itu sebagai dukungan moral. Namun tuduhan-tuduhan miring terhadap tiga terobosan yang baru saja diluncurkan itu jangan sampai menghentikan upaya dan itikad baik pemerintah.
“Itukan kebijakan publik untuk kepentingan kita semua. Maka (patut dipertanyakan jika ada sindiran terkait dugaan korupsi) apakah ada uang negara yang dirugikan untuk kepentingan sendiri. Jadi jangan terlalu curiga dan berlebih-lebihan melihat itu, itukan (program pemerintah yang bersifat) menolong dan dipercepat,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LAL)
