medcom.id, Jakarta - Kasus skandal proyek Hambalang harus menjadi pelajaran bagi para pengusaha jasa konstruksi. Meski harus bersaing untuk menangkan sebuah tender proyek, harusnya tanpa suap dan mark-up hingga mengorbankan kualitas.
Demikian wanti Wapres Jusuf Kalla saat membuka Rapat Pimpinan Nasional Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi). Acara berlangsung di Hotel JWS Luwansa, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2014).
"Ekstrem habis-habisan, bersaing harga. Harga yang 100 jadi 60-50 akibatnya proyek jelek,” ujar JK tentang tantangan persaingan tidak sehat antar pengusaha.
Tantangan berikutnya adalah bersekongkol menilep uang proyek pengadaan dengan cara mendongkrak harga secara tidak wajar (mark-up). “Ekstrem kerja sama markup harga sampai 100 persen, kayak Hambalang,” sambung JK.
"Dua ekstrem tersebut agar kita hindari. Bersaing yang wajar dan harga memang tidak jauh dari HPP sehingga memiliki komunikasi bagus dan anda dapat untung,” imbuh dia.
Untuk itu, JK pun meminta, pengusaha berkomunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam meningkatkan kualitas hasil pembangunan.
"Pemerintah selalu mengharapkan bahwa ini memiliki keuntungan yang wajar. Kenapa? Karena pemerintah butuh bangunan yang kualitasnya baik, butuh Anda bayar pajak, butuh Anda melatih orang dengan baik,” tegas dia.
medcom.id, Jakarta - Kasus skandal proyek Hambalang harus menjadi pelajaran bagi para pengusaha jasa konstruksi. Meski harus bersaing untuk menangkan sebuah tender proyek, harusnya tanpa suap dan mark-up hingga mengorbankan kualitas.
Demikian wanti Wapres Jusuf Kalla saat membuka Rapat Pimpinan Nasional Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi). Acara berlangsung di Hotel JWS Luwansa, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2014).
"Ekstrem habis-habisan, bersaing harga. Harga yang 100 jadi 60-50 akibatnya proyek jelek,” ujar JK tentang tantangan persaingan tidak sehat antar pengusaha.
Tantangan berikutnya adalah bersekongkol menilep uang proyek pengadaan dengan cara mendongkrak harga secara tidak wajar (mark-up). “Ekstrem kerja sama markup harga sampai 100 persen, kayak Hambalang,” sambung JK.
"Dua ekstrem tersebut agar kita hindari. Bersaing yang wajar dan harga memang tidak jauh dari HPP sehingga memiliki komunikasi bagus dan anda dapat untung,” imbuh dia.
Untuk itu, JK pun meminta, pengusaha berkomunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam meningkatkan kualitas hasil pembangunan.
"Pemerintah selalu mengharapkan bahwa ini memiliki keuntungan yang wajar. Kenapa? Karena pemerintah butuh bangunan yang kualitasnya baik, butuh Anda bayar pajak, butuh Anda melatih orang dengan baik,” tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LHE)
