Meterotvnews.com, Jakarta: Dalam peluncuran catatan akhir tahun yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mantan Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara berpesan kepada Presiden Joko Widodo, untuk dapat memperbaiki penegakan hukum.
Ia menilai Pemerintahan SBY telah gagal melakukan proses penegakan hukum yang baik. Padahal, Presiden mempunyai kekuatan atau pengaruh yang besar dalam proses penegakan hukum.
Pemerintah, lanjut dia, dapat bekerja sama dengan institusi-institusi seperti kementerian, Badan Intelegen Negara, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Kepolisian, institusi penegakan hukum independen, serta dengan Kejaksaan.
"Jadi 70 persen penegakan hukum tugas Presiden, bukan DPR. Kalau kita cermati pemerintahan terdahulu itu gagal karena Presiden tidak bisa mengoordinasikan dan mensinergikannya," kata Abdul dalam diskusi di bilangan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2014).
"Jadi subsistem penegakan hukum di bawah Presiden tidak bisa disinergikan, untuk mencapai tujuan penegakan hukum," sambung dia.
Namun, ia berkeyakinan penegakan hukum di era Jokowi ini dapat berjalan lebih baik. Tanda ini, kata dia, telah terlihat dengan gebrakan yang dikeluarkan dalam misi penenggelaman kapal pencuri ikan berbendera asing, menolak grasi, serta melibatkan KPK dalam menyeleksi menteri-menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK.
"Kita tahu pemerintahan ini baru, namun dari segi hukum kita bisa lihat gebrakannya. Ini wujud harapan (baik dalam proses penegakan hukum) walaupun kisah ini belum bisa disimpulkan," kata dia.
Meterotvnews.com, Jakarta: Dalam peluncuran catatan akhir tahun yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mantan Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara berpesan kepada Presiden Joko Widodo, untuk dapat memperbaiki penegakan hukum.
Ia menilai Pemerintahan SBY telah gagal melakukan proses penegakan hukum yang baik. Padahal, Presiden mempunyai kekuatan atau pengaruh yang besar dalam proses penegakan hukum.
Pemerintah, lanjut dia, dapat bekerja sama dengan institusi-institusi seperti kementerian, Badan Intelegen Negara, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Kepolisian, institusi penegakan hukum independen, serta dengan Kejaksaan.
"Jadi 70 persen penegakan hukum tugas Presiden, bukan DPR. Kalau kita cermati pemerintahan terdahulu itu gagal karena Presiden tidak bisa mengoordinasikan dan mensinergikannya," kata Abdul dalam diskusi di bilangan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2014).
"Jadi subsistem penegakan hukum di bawah Presiden tidak bisa disinergikan, untuk mencapai tujuan penegakan hukum," sambung dia.
Namun, ia berkeyakinan penegakan hukum di era Jokowi ini dapat berjalan lebih baik. Tanda ini, kata dia, telah terlihat dengan gebrakan yang dikeluarkan dalam misi penenggelaman kapal pencuri ikan berbendera asing, menolak grasi, serta melibatkan KPK dalam menyeleksi menteri-menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK.
"Kita tahu pemerintahan ini baru, namun dari segi hukum kita bisa lihat gebrakannya. Ini wujud harapan (baik dalam proses penegakan hukum) walaupun kisah ini belum bisa disimpulkan," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LAL)
