Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga. Dok. Istimewa

Korupsi Anggota DPR Papua Barat Rugikan Negara Rp4,3 Miliar

Siti Yona Hukmana • 21 Desember 2022 09:41

Jakarta: Yan Anton Yoteni, anggota DPR Papua Barat, melakukan dugaan korupsi dana hibah APBD Provinsi Papua Barat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat untuk Komunitas Anak Wondama Abdi Lingkungan (Kawal) TA 2018 senilai Rp6,1 miliar. Rasuah itu mengakibatkan negara merugi Rp4,3 miliar. "Mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara senilai Rp4.343.107.000,00," kata Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga dalam keterangan tertulis, Rabu, 21 Desember 2022. Kerugian itu diketahui berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Nomor: 38/LHP/XXI/11/2022, tanggal 4 November 2022. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DitReskrimsus) Polda Papua Barat tengah melacak aset tersangka Yan Anton Yoteni. Saat ini penyidik telah menyita barang bukti berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran (TA) 2018, Perubahan 2018 dan 2019, Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua Barat tentang penetapan penerima dana hibah. Lalu, dokumen pencairan (Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D, Surat Perintah Membayar/SPM dan Surat Permintaan Pembayaran/SPP), proposal Kawal, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), kuitansi, dokumen permohonan pencairan. Selanjutnya, laporan pertanggungjawaban keuangan Kawal TA 2018, Perubahan 2018 dan 2019, dan satu unit sepeda motor merek kawasaki type LX 150 H (d-Tracker) Nomor Register PB 4779 MU. Berkas perkara Yan Anton Yoteni telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Kini, polisi tengah menunggu penelitian dari jaksa penuntut umum (JPU). Bila lengkap, polisi segera melimpahkan tersangka dan barang bukti untuk menjalani persidangan. "Rencana tindak lanjut koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi, dalami peran tersangka lainnya, dan melakukan asset tracing (pelacakan aset)," ujar jenderal bintang dua itu. Daniel menuturkan berdasarkan fakta penyidikan diketahui bahwa Komunitas Anak Wondama Abdi Lingkungan (Kawal) dalam kurun waktu 2018 dan 2019 telah mendapatkan dana Hibah Provinsi Papua Barat sebesar Rp6,1 miliar sebanyak tiga kali. Rinciannya, tanggal 27 April 2018 sebesar Rp4 miliar, tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp600 juta, dan tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp1,5 miliar. Modus perbuatan melawan hukum tersangka Yan Anton Yoteni yaitu setelah menerima dana hibah Rp6,1 miliar, dia membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dengan cara memerintahkan FW selaku pihak swasta untuk melakukan penyusunan LPJ tersebut. Selanjutnya Yan Anton Yoteni mempertanggungjawabkan belanja hibah lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya (mark up) senilai Perhitungan Kerugian Negara (PKN) atas Dana Hibah APBD Provinsi Papua Barat untuk Kawal pada BPKAD Provinsi Papua Barat TA 2018 dan 2019 sebesar Rp1.847.407.000,00. Ketua Umum Kawal itu juga mempertanggungjawabkan belanja hibah atas kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) senilai Rp2.495.700.000,00. Tersangka Yan Anton Yoteni telah ditahan sejak 7 Desember 2022. Polri tengah mendalami pelaku lain. Anggota dewan itu dijerat Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan ancaman hukuman paling singkat penjara empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit senilai Rp200 juta dan paling banyak senilai Rp1 miliar. Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, dengan ancaman hukuman paling singkat penjara satu tahun dan paling lama 20 dan atau denda paling sedikit sebesar Rp50 juta dan paling banyak sebesar Rp1 miliar.

Kini, polisi tengah menunggu penelitian dari jaksa penuntut umum (JPU). Bila lengkap, polisi segera melimpahkan tersangka dan barang bukti untuk menjalani persidangan.

"Rencana tindak lanjut koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi, dalami peran tersangka lainnya, dan melakukan asset tracing (pelacakan aset)," ujar jenderal bintang dua itu.

Baca Juga: Modus Korupsi Anggota DPR Papua Barat, Belanja Hibah Lebih Tinggi dan Fiktif

Daniel menuturkan berdasarkan fakta penyidikan diketahui bahwa Komunitas Anak Wondama Abdi Lingkungan (Kawal) dalam kurun waktu 2018 dan 2019 telah mendapatkan dana Hibah Provinsi Papua Barat sebesar Rp6,1 miliar sebanyak tiga kali. Rinciannya, tanggal 27 April 2018 sebesar Rp4 miliar, tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp600 juta, dan tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp1,5 miliar.

Modus perbuatan melawan hukum tersangka Yan Anton Yoteni yaitu setelah menerima dana hibah Rp6,1 miliar, dia membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dengan cara memerintahkan FW selaku pihak swasta untuk melakukan penyusunan LPJ tersebut.

Selanjutnya Yan Anton Yoteni mempertanggungjawabkan belanja hibah lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya (mark up) senilai Perhitungan Kerugian Negara (PKN) atas Dana Hibah APBD Provinsi Papua Barat untuk Kawal pada BPKAD Provinsi Papua Barat TA 2018 dan 2019 sebesar Rp1.847.407.000,00. Ketua Umum Kawal itu juga mempertanggungjawabkan belanja hibah atas kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) senilai Rp2.495.700.000,00.

Tersangka Yan Anton Yoteni telah ditahan sejak 7 Desember 2022. Polri tengah mendalami pelaku lain.

Anggota dewan itu dijerat Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan ancaman hukuman paling singkat penjara empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit senilai Rp200 juta dan paling banyak senilai Rp1 miliar.

Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, dengan ancaman hukuman paling singkat penjara satu tahun dan paling lama 20 dan atau denda paling sedikit sebesar Rp50 juta dan paling banyak sebesar Rp1 miliar.