Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengingatkan jajaran Inspektorat DKI dalam mengawal pengadaan barang dan jasa yang dilakukan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal itu ia sampaikan saat berkunjung ke Kantor Inspektorat DKI Jakarta di Blok G, Balai Kota Jakarta, pada Senin, 9 Januari 2023.
"Jangan sampai proses lelang terlambat yang kemudian bisa menghambat proses pengerjaan pekerjaan di akhir tahun. Dari sisi monitoring cash flow itu harus diatur. Berbagai macam risiko diatur dan dipetakan agar mereka bisa menyusun alternatif penyelesaian jika risiko itu timbul," tegas Heru dalam keterang tertulis dalam laman ppid.jakarta.go.id, Senin, 9 Januari 2023.
Heru juga menekankan bahwa jajaran Inspektorat harus bisa memetakan risiko yang mungkin timbul di masing-masing OPD. Sehingga setiap OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dapat berkegiatan secara akuntabel.
Sementara itu, Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat menyampaikan target Inspektorat ke depan adalah ingin mempertahankan akuntabilitas keuangan. Pasalnya, laporan keuangan Pemprov DKI telah berhasil meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama lima tahun berturut-turut.
"Kita menargetkan perolehan WTP yang ke-6 tahun ini. Dari sisi tindak lanjut pemeriksaan, kita menargetkan 95 persen tindak lanjut rekomendasi BPK selesai. Untuk penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, kita menargetkan tahun ini tadinya sudah di angka 3, bisa naik level menjadi 4," bebernya.
Selain itu, dari sisi jangka pendek, Inspektorat memastikan setiap proses pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan oleh para OPD dengan tertib dan tepat waktu. Syaefuloh telah menginstruksikan jajarannya untuk mendorong setiap OPD untuk untuk menginput rencana pengadaan ke sistem informasi umum pengadaan.
"Supaya masyarakat bisa melihat pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah itu apa saja," papar Syaefuloh.
Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur
DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengingatkan jajaran Inspektorat DKI dalam mengawal pengadaan
barang dan jasa yang dilakukan setiap Organisasi Perangkat Daerah (
OPD). Hal itu ia sampaikan saat berkunjung ke Kantor Inspektorat DKI Jakarta di Blok G, Balai Kota Jakarta, pada Senin, 9 Januari 2023.
"Jangan sampai proses lelang terlambat yang kemudian bisa menghambat proses pengerjaan pekerjaan di akhir tahun. Dari sisi monitoring cash flow itu harus diatur. Berbagai macam risiko diatur dan dipetakan agar mereka bisa menyusun alternatif penyelesaian jika risiko itu timbul," tegas Heru dalam keterang tertulis dalam laman ppid.jakarta.go.id, Senin, 9 Januari 2023.
Heru juga menekankan bahwa jajaran Inspektorat harus bisa memetakan risiko yang mungkin timbul di masing-masing OPD. Sehingga setiap OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dapat berkegiatan secara akuntabel.
Sementara itu, Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat menyampaikan target Inspektorat ke depan adalah ingin mempertahankan akuntabilitas keuangan. Pasalnya, laporan keuangan Pemprov DKI telah berhasil meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama lima tahun berturut-turut.
"Kita menargetkan perolehan WTP yang ke-6 tahun ini. Dari sisi tindak lanjut pemeriksaan, kita menargetkan 95 persen tindak lanjut rekomendasi BPK selesai. Untuk penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, kita menargetkan tahun ini tadinya sudah di angka 3, bisa naik level menjadi 4," bebernya.
Selain itu, dari sisi jangka pendek, Inspektorat memastikan setiap proses pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan oleh para OPD dengan tertib dan tepat waktu. Syaefuloh telah menginstruksikan jajarannya untuk mendorong setiap OPD untuk untuk menginput rencana pengadaan ke sistem informasi umum pengadaan.
"Supaya masyarakat bisa melihat pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah itu apa saja," papar Syaefuloh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
