Temuan Asia Sentinel Berbeda dengan Pansus
Inisiator Pansus Century Misbakhun (kiri) didampingi Pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Ganarsih menyampaikan pernyataannya dalam diskusi dialektika di Press Room DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. (Foto: MI/Susanto)
Jakarta: Media massa Asia Sentinel mengungkap hasil investigasi dugaan keterlibatan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kasus Century. Dalam laporan tersebut SBY diduga berkonspirasi merampok uang negara sebesar Rp177 triliun dan 'mencucinya' melalui bank internasional.

Mantan anggota Pansus Century di DPR, Misbakhun, mengatakan ada beberapa perbedaan temuan dalam laporan investigasi Asia Sentinel dengan yang dilakukan oleh pansus terkait kasus tersebut. Pansus, kata dia, berbasis pada audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Itu sangat jelas seperti apa tahapannya karena audit BPK itu membahas mulai dari merger, bailout, sampai perhitungan kerugian keuangan negara,"  ujarnya dalam Metro Pagi Primetime, Jumat, 14 September 2018.


Menurut Misbakhun, audit investigasi yang dilakukan Asia Sentinel menyebut proses bailot melanggar hukum. Dasarnya, pada 2008 ada tiga peraturan pengganti undang-undang yang salah satunya adalah Perppu Jaring Keamanan Sistem Keuangan (JPSK) yang dicabut oleh DPR pada 2015.

Kemudian pinjaman dana yang dilakukan Bank Century menggunakan fasilitas jangka pendek (FPJP), padahal yang diminta hanyalah dana repo yang jumlahnya kurang dari Rp1 triliun. 

Masalah lain yang ikut muncul adalah rasio kecukupan modal yang seharusnya dimiliki FPJP sebesar 8 persen diubah melalui Peraturan Bank Indonesia menjadi nol. Namun, ketika dicek ulang rasio kecukupan modal justru bukan nol melainkan negatif.

"Ini menjadi dasar kalau di Asia Sentinel yang berubah adalah dia melakukan investigasi sendiri. Kalau saya lihat investigasi melalui beberapa pengacara dan data yang didukung keputusan pengadilan di Mauritius. Setelah dicek data itu yang tidak kita punya," kata dia.

Selain perbedaan, ada hal lain yang tidak diungkap oleh Asia Sentinel. Misalnya, hal krusial yang diselidiki pansus seperti Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) selalu melaporkan kepada Presiden SBY yang saat itu menjabat. Hal itu dibantah oleh Asia Sentinel.

Mereka menyebut SBY tidak pernah mendapatkan laporan terkait proses bailout, padahal dalam sebuah dokumen menyatakan pada November 2008 ada rapat KSSK dan telekonferensi dengen Menteri Keuangan saat itu bahwa selalu ada komunikasi dengan presiden terkait progres.

"Ada tiga surat, dua suratnya sebagai KSSK dan terakhir sebagai Menkeu pada November 2008. Semua secara jelas dan clear mengatakan ketua KSSK dan Menkeu melaporkan ke Presiden karena bailout itu kan prosesnya panjang, termasuk di dalamnya penyertaan modal sementara," jelas dia.

Sebelumnya, artikel berjudul Indonesia's SBY Government: Vast Criminal Conspiracy' yang ditulis John Berthelsen mengulas hasil investigasi kasus bailout Bank Century.

Menurut artikel tersebut, pemerintah SBY 2014 telah melakukan konspirasi kriminal terbesar yang mencuri dana USD12 miliar dari pembayar pajak dan mencucinya melalui bank-bank internasional.

Dari hasil investigasi setebal 488 halaman tersebut disebutkan ada 30 pejabat yang terlibat dalam kasus ini. Hasil investigasi ini diajukan ke Mahkamah Agung Mauritania bulan lalu.

Laporan analisis forensik yang diketahui  sebagai bukti bukti, dikompilasi oleh satuan tugas penyidik dan pengacara dari Indonesia, London, Thailand, Singapura, Jepang, dan negara-negara lain.

Kasus ini diduga melibatkan serangkaian lembaga keuangan internasional termasuk Nomura, Standard Chartered Bank, United Overseas Bank (Singapore), dan lain-lain.

Banyak penipuan yang diduga memanipulasi status bank gagal PT Bank Century Tbk pada 2008 dan yang dikenal sebagai 'Bank SBY', referensi untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dana itu diyakini berisi dana gelap yang terkait dengan Partai Demokrat yang dipimpin Yudhoyono. Bank ini direkapitalisasi pada 2008 dan berganti nama menjadi Bank Mutiara.

Setelah dinyatakan bangkrut pada 2008, Bank Century diakuisisi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan melakukan rekapitalisasi serta mengubah namanya menjadi Bank Mutiara.

Dalam hasil investigasi yang termaktub dalam berkas gugatan Weston Capital Internasional, kasus tersebut berlanjut saat J Trust, bank besar asal Jepang, secara tiba-tiba menawarkan dana USD989,1 juta atau setara Rp 14 triliun untuk membeli Bank Mutiara pada 2013.

Sumber pendanaan penawaran dari J-Trust tidak pernah teridentifikasi. Namun,  J Trust mampu mengakuisisi Bank Mutiara pada 2014. Dalam laporan investigasi itu, disebut akuisisi disetujui oleh sejumlah pejabat Indonesia.

Para pejabat Indonesia sepakat J Trust sebagai pihak yang paling cocok membeli Bank Mutiara. Padahal, J trust tak mengelola bank tersebut selazimnya bank komersial.





(MEL)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id