Anas Sebut Putusan Hakim tidak Nyambung

Faisal Abdalla 29 Juni 2018 17:55 WIB
kasus hambalang
Anas Sebut Putusan Hakim tidak <i>Nyambung</i>
Terpidana kasus korupsi P3SON Hambalang Anas Urbaningrum (kiri) mengikuti sidang lanjutan pengajuan PK di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Foto: Antara/Rivan Awal Lingga.
Jakarta: Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai putusan hakim korupsi dan pencucian uang proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat, tidak nyambung. Dia menilai kewajiban penggantian kerugian negara yang dibebankan kepadanya tidak relevan. 

"Datanya tidak ada kaitan kerugian negara dengan saya. Tidak ada kaitan proyek APBN, maupun APBD dengan saya, tetapi di dalam dakwaan dan putusan itu dikaitkan. Bahkan ada uang pengganti, uang pengganti ini apa relevansinya?" kata Anas usai persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, 29 Juni 2018. 

Anas tak mempersoalkan nominal uang pengganti sebesar Rp57 miliar yang dibebankan kepada dirinya. Namun, ia mempertanyakan korelasi antara bukti-bukti yang ada dengan kewajiban uang pengganti. Ia menilai hal itu tidak ada kaitannya. 


"Poinnya adalah ada putusan yang tidak kredibel, putusan yang 'Jaka Sembung naik ojek gitu', putusan yang tidak nyambung Jek," jelas dia. 

Anas berharap peninjauan kembali (PK) yang diajukan bisa menghadirkan putusan yang kredibel. "Kredibel itu apa? Yaitu berdasarkan bukti, fakta, dan logika serta aturan hukum yang betul-betul berlaku. Gitu saja, sederhana," kata dia. 

Sebelumnya, Anas divonis delapan tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor karena dinilai terbukti menerima gratifikasi proyek Hambalang senilai Rp20 miliar. Uang tersebut kemudian dicuci dengan pembelian tanah dan bangunan.

Anas juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan. Selain itu, Anas juga harus membayar pengganti uang yang telah dikorupsi sebesar Rp57 miliar dan USD5,261 juta.

Baca: Anas: Politik Bukan Prioritas Saya

Tak puas dengan vonis di pengadilan tingkat pertama, Anas mengajukan upaya hukum banding. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta meringankan hukumannya menjadi 7 tahun penjara.

Tak cukup, Anas kembali melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, MA menolak kasasi Anas. Majelis hakim yang diketuai oleh hakim agung Artidjo Alkostar malah memperberat hukuman Anas menjadi 14 tahun.

Anas dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dia juga dianggap melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP, dan Pasal 3 ayat 1 huruf c UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.



(OGI)