Tak Lazim Dokter Penyakit Dalam Menangani Pasien Kecelakaan

Damar Iradat 18 Mei 2018 13:45 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
Tak Lazim Dokter Penyakit Dalam Menangani Pasien Kecelakaan
Dokter Bimanesh Sutarjo/MI/Rommy Pujianto
Jakarta: Ahli penyakit dalam dokter Jose Roesma menyebut pasien yang mengalami kecelakaan biasanya ditangani dokter Unit Gawat Darurat (UGD). Tidak lazim dokter ahli penyakit dalam menangani pasien kecelakaan.

"Tidak lazim dalam arti kata seharusnya (ditangani) oleh dokter UGD," ungkap Jose saat menjadi saksi ahli sidang lanjutan perkara merintangi penyidikan kasus korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Bimanesh Sutarjo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat, 18 Mei 2018.

Dokter UGD pada umumnya akan berkonsultasi kepada dokter bedah jika pasien mengalami luka atau patah tulang. Sementara apabila pasien tidak sadar, dokter UGD akan berkonsultasi dengan dokter saraf.


Baca: Bimanesh Merasa Dijebak Fredrich

Menurut Jose, dalam keadaan tertentu, bisa saja dokter penyakit dalam ikut menangani pasien korban kecelakaan. "Umumnya bukan penyakit dalam, kecuali kalau dokter-dokter itu tidak ada," tegas dia.

Jose juga memaparkan jika hipertensi dapat direkayasa. Hal itu bisa dilakukan dengan memberikan sejumlah obat-obatan kepada pasien yang memiliki riwayat hipertensi.

"Bisa (direkayasa). Makan obat saja, obat amfetamin, pakai sabu atau segala macam, naik tensinya," tutur Jose.

Baca: Ahli Sebut Hakim Harus Membuktikan Rekayasa Fredrich

Bimanesh Sutarjo didakwa merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek KTP-el yang menjerat Setya Novanto. Ia diduga bekerja sama dengan advokat Fredrich Yunadi agar Novanto tak diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat itu Novanto tengah dicari KPK lantaran terlibat dalam skandal korupsi KTP-el. Novanto sempat mengalami kecelakaan dalam pelariannya dan dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, tempat praktik Bimanesh sebagai dokter ahli hipertensi dan penyakit dalam.

Bimanesh didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.



(OJE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id