KPK Pelajari Data Terkait Lahan di Munjul dari MAKI

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) terkait data lahan di Munjul, Jakarta Timur. Lembaga Antikorupsi bakal pelajari data tersebut. "Benar, kami telah menerima data dimaksud, kami akan pelajari lebih lanjut," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri kepada Medcom.id, Sabtu, 20 Maret 2021. KPK berterima kasih atas data yang diberikan oleh MAKI. Lembaga Antikorupsi juga meminta masyarakat lain yang mengetahui informasi terkait rasuah pembelian lahan di Jakarta melapor. KPK meminta masyarakat memberikan kepercayaan terhadap penyidik untuk menangani kasus tersebut. KPK jamin seluruh informasi yang ditemukan bakal dibeberkan ke masyarakat. "KPK memastikan segala proses yang  dilakukan dalam kegiatan penyidikan ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," ujar Ali. Baca: Prasetyo: Anies Seharusnya Tahu Persoalan Tanah di Munjul Sebelumnya, KPK menyerahkan data lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur, kepada KPK. Data itu diharapkan membantu Lembaga Antirasuah menyidik dugaan korupsi pembelian lahan oleh Perusahaan Daerah (PD) Sarana Jaya. "Terdapat hal-hal yang memperkuat telah terjadinya dugaan korupsi pembayaran pembelian lahan oleh PD Sarana Jaya," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan tertulis, Jumat, 19 Maret 2021. Boyamin melampirkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) nomor 97, 98, dan 99. Sertifikat itu diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 31 Juli 2001 dengan masa berlaku hingga 31 Juli 2021. "Atas nama pemilik Yayasan Kongregasi Suster-Suster Carolus Borromeus dengan luas keseluruhan sekitar hampir empat hektare," ujar dia.