ilustrasi/medcom.id
ilustrasi/medcom.id

KPK Masih 'Tebar Jala' di Kasus Suap Perpajakan

Nasional KPK Kasus Suap perpajakan kasus korupsi korupsi pajak Ditjen Pajak
Candra Yuri Nuralam • 16 Oktober 2021 04:34
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menebar jala untuk mencari bukti baru dalam persidangan suap perpajakan. Persidangan itu diharap bisa memberikan temuan baru untuk dikembangkan penyidik.
 
"Ini di persidangan kami masih menunggu-menunggu juga (fakta baru)," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 15 Oktober 2021.
 
Karyoto mengatakan pihaknya baru menahan dan memproses berkas dua mantan pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani ke persidangan. Keduanya berstatus penerima suap dalam kasus tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hingga kini KPK belum menahan maupun merampungkan berkas pemberi suap ke Angin dan Dadan. Semua kemungkinan diyakini bisa terjadi ke depannya.
 
"Yang kami periksa masih sebatas yang mengaku memberikan," tutur Karyoto.
 
Karyoto juga mengatakan pihaknya tidak bisa mengebut penahanan tersangka lain di kasus ini. Pasalnya, penghitungan pajak yang sesungguhnya sangat rumit.
 
Baca: Jaksa Ungkap Peran Haji Isam Mengondisikan Pajak PT Jhonlin Baratama
 
"Karena duit itu tercampur, wajib pajak yang diperiksa bukan hanya tiga. Mungkin ada 15-an (yang diperiksa)," ujar Karyoto.
 
Sebelumnya, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan lima orang lainnya. Mereka adalah mantan Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Dirjen Pajak Dadan Ramdani; dan dua orang konsultan pajak dari PT GMP, Ryan Ahmad Ronas, dan Aulia Imran Maghribi.
 
Lalu, KPK juga menetapkan dua kuasa wajib pajak PT BPI Veronika Lindawati, dan kuasa pajak PT JB Agus Susetyo sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Keenam itu diduga kongkalikong memanipulasi pajak untuk mendapatkan keuntungan sendiri.
 
Angin diduga menyalahgunakan kewenangannya bersama dengan Dadan untuk mengakomodir jumlah kewajiban pajak sesuai dengan keinginan wajib pajak. Kedua orang itu kongkalikong melakukan pemeriksaan pajak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
 
(NUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif