Ilustrasi hukuman. Medcom.id
Ilustrasi hukuman. Medcom.id

Petinggi KAMI Jumhur Hidayat Hadapi Vonis Hari Ini

Nasional Kejaksaan Agung hoax Omnibus Law UU Cipta Kerja Jumhur Hidayat vonis Jumhur Hidayat
Aria Triyudha • 11 November 2021 09:53
Jakarta: Sidang kasus penyebaran berita bohong yang menyeret petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jumhur Hidayat, memasuki babak akhir. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bakal membacakan vonis.
 
"Iya, hari ini pukul 10.00 WIB," kata kuasa hukum Jumhur, Oky Wiratama, Kamis, 11 November 2021.
 
Jumhur berharap majelis hakim diberikan kejernihan berpikir dan kebersihan hati. Sehingga, dapat menjatuhkan vonis yang adil.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ketukan palu hakim bukan semata-mata mengadili saya dan teman-teman senasib lainnya di seantero negeri, melainkan mengadili kebebasan berbendapat yang sesungguhnya telah dijamin dalam Konstitusi UUD'45 khususnya setelah Reformasi 1998," kata Jumhur dalam keterangan tertulis.
 
Jumhur dituntut tiga tahun penjara. Jaksa menilai Jumhur menyiarkan berita bohong terkait Omnibus Law UU Ciptaker sehingga menciptakan keonaran di kalangan masyarakat.
 
Jumhur dinilai melanggar Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sebelumnya, pembacaan vonis dijadwalkan pada Kamis, 28 Oktober 2021.
 
Namun, sidang ditunda lantaran Ketua Majelis Hakim Agus Widodo dipindah tugas ke Pontianak, Kalimantan Barat, pada Juni 2021.
 
Jumhur didakwa menyebarkan berita bohong melalui akun Twitter miliknya @jumhurhidayat. Terdapat dua kalimat yang dinilai berita berita bohong.
 
Pertama, kalimat yang diunggah pada 25 Agustus 2020, pukul 13.15 WIB yaitu. Jumhur mencuit 'Buruh bersatu tolak Omnibus Law yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa kuli dan terjajah'.
 
Kedua, pada 7 Oktober 2020, pukul 08.17 WIB. Jumhur mencuti 'UU ini memang utk INVESTOR PRIMITIF dari RRC dan PENGUSAHA RAKUS. Kalau INVESTOR BERADAB ya seperti di bawah ini. 35 Investor Asing Nyatakan Keresahannya terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja, klik untuk baca: https://kmp.im/AGA6M2'.
 
Jaksa menilai cuitan Jumhur memunculkan keonaran di tengah masyarakat. Unggahan Jumhur dipandang memicu protes masyarakat melalui unjuk rasa. Aksi ini di antaranya terjadi 8 Oktober 2020 dan berakhir ricuh.
 
Baca: Jumhur Hidayat Sebut Cuitan Soal Omnibus Law Tak Populer
 
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif