medcom.id, Jakarta: Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Hasyim Muzadi meminta perseteruan akibat proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri dihentikan. Sebab hal itu bisa dimanfaatkan pihak yang bisa menghancurkan tatanan bernegara.
"Jadi niat saya bertemu sejumlah tokoh diantaranya saat ini dengan Pak Abraham Samad (Ketua KPK), lalu nanti ke Bu Mega (Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP) untuk pendekatan kultural. Sebab kemelut yang ada di negeri kita harus pelan-pelan segera diredakan. Karena kalau tidak maka akan merambah kemana-mana," ujar mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama usai menemui Ketua KPK Abraham Samad di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/1/2015).
Ia mengatakan, masalah perseteruan antara dua lembaga penegak hukum bisa merambah pada tatanan kenegaraan lebih luas. Apalagi hal ini dijadikan momentum bagi oknum yang ingin melemahkan bangsa lebih dalam lagi.
"Apalagi kalau ada pihak-pihak yang menggoreng masalah ini. Kita harus sadar bahwa koruptur di negeri ini masih cukup kekuatan untuk menggerakkan jaring-jaringannya, yaitu pelaksana negara. Oleh karenanya saya tadi minta (kepada Ketua KPK, Abraham Samad) supaya secara makro suasana diredakan," tambahnya.
Maka untuk mengantiaipasi meluasnya konflik ini, masih kata Hasyim, semua tokoh negara harua mampu membantu menyelesaikan dengan kearifan. Oleh sebab itu, dirinya mengambil inisiatif sendiri untuk melakukan kunjungan ke beberapa tokoh.
"Maka saya akan keliling dengan inisiatif sendiri, seperti sore ini saya sampaikan kehendak itu ke Pak Samad dan kemudian akan berusaha ketemu Bu Mega. Mudah-mudahan pendekatan kultural lebih tepat daripada perdebatan politik yang sangat sarat dengan muatan kepentingan," jelasnya.
Nanti jika suhu politik sudah reda, maka proses peradilan baru bisa dilanjutkan dan mampu mendapatkan keadilan. "Nanti kalau suasana sudah reda, mekanisme hukum kan dalam susasana keadilan. Sekarang kan orang mencari kebenaran hukum dalam suasana kemelut. Jadi bukan keadilannya yang tenggelam karena kemelut itu. Sebab saya tidak menuduh, hanya mengatakan takutnya situasi ini dibuat oleh jaringan koruptor untuk merusak tatanan," pungkasnya.
medcom.id, Jakarta: Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Hasyim Muzadi meminta perseteruan akibat proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri dihentikan. Sebab hal itu bisa dimanfaatkan pihak yang bisa menghancurkan tatanan bernegara.
"Jadi niat saya bertemu sejumlah tokoh diantaranya saat ini dengan Pak Abraham Samad (Ketua KPK), lalu nanti ke Bu Mega (Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP) untuk pendekatan kultural. Sebab kemelut yang ada di negeri kita harus pelan-pelan segera diredakan. Karena kalau tidak maka akan merambah kemana-mana," ujar mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama usai menemui Ketua KPK Abraham Samad di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/1/2015).
Ia mengatakan, masalah perseteruan antara dua lembaga penegak hukum bisa merambah pada tatanan kenegaraan lebih luas. Apalagi hal ini dijadikan momentum bagi oknum yang ingin melemahkan bangsa lebih dalam lagi.
"Apalagi kalau ada pihak-pihak yang menggoreng masalah ini. Kita harus sadar bahwa koruptur di negeri ini masih cukup kekuatan untuk menggerakkan jaring-jaringannya, yaitu pelaksana negara. Oleh karenanya saya tadi minta (kepada Ketua KPK, Abraham Samad) supaya secara makro suasana diredakan," tambahnya.
Maka untuk mengantiaipasi meluasnya konflik ini, masih kata Hasyim, semua tokoh negara harua mampu membantu menyelesaikan dengan kearifan. Oleh sebab itu, dirinya mengambil inisiatif sendiri untuk melakukan kunjungan ke beberapa tokoh.
"Maka saya akan keliling dengan inisiatif sendiri, seperti sore ini saya sampaikan kehendak itu ke Pak Samad dan kemudian akan berusaha ketemu Bu Mega. Mudah-mudahan pendekatan kultural lebih tepat daripada perdebatan politik yang sangat sarat dengan muatan kepentingan," jelasnya.
Nanti jika suhu politik sudah reda, maka proses peradilan baru bisa dilanjutkan dan mampu mendapatkan keadilan. "Nanti kalau suasana sudah reda, mekanisme hukum kan dalam susasana keadilan. Sekarang kan orang mencari kebenaran hukum dalam suasana kemelut. Jadi bukan keadilannya yang tenggelam karena kemelut itu. Sebab saya tidak menuduh, hanya mengatakan takutnya situasi ini dibuat oleh jaringan koruptor untuk merusak tatanan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(YDH)
