medcom.id, Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong penilaian calon Kapolri melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transasksi Keuangan (PPATK), dan Dirjen Pajak dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
"Memang ini bukan gagasan baru. Beberapa lembaga sudah melakukan itu, bahkan Presiden Jokowi saat memilih menteri juga melibatkan itu," kata Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (9/1/2015).
Selama ini, hanya Komisi Kepolisian Nasional yang diberikan peluang untuk memberikan penilaian terhadap calon kapolri. Menurutnya, pelibatan banyak pihak menilai calon kapolri akan lebih baik, terlepas masukan itu diterima atau tidak.
Beberapa jenderal polisi yang disebut-sebut calon Kapolri seperti, Komjen Budi Gunawan, Komjen Suhardi Halius, Komjem Badrodin Haiti, dan Komjen Pol Putut Eko Bayuseno.
medcom.id, Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong penilaian calon Kapolri melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transasksi Keuangan (PPATK), dan Dirjen Pajak dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
"Memang ini bukan gagasan baru. Beberapa lembaga sudah melakukan itu, bahkan Presiden Jokowi saat memilih menteri juga melibatkan itu," kata Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (9/1/2015).
Selama ini, hanya Komisi Kepolisian Nasional yang diberikan peluang untuk memberikan penilaian terhadap calon kapolri. Menurutnya, pelibatan banyak pihak menilai calon kapolri akan lebih baik, terlepas masukan itu diterima atau tidak.
Beberapa jenderal polisi yang disebut-sebut calon Kapolri seperti, Komjen Budi Gunawan, Komjen Suhardi Halius, Komjem Badrodin Haiti, dan Komjen Pol Putut Eko Bayuseno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
