Ilustrasi. Media Indonesia.
Ilustrasi. Media Indonesia.

KPK Diminta Mendalami Keterlibatan Adi Toegarisman di Suap KONI

Nasional Kasus Suap Imam Nahrawi
Fachri Audhia Hafiez • 17 Mei 2020 09:38
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mendalami keterangan asisten pribadi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Miftahul Ulum dalam persidangan. Salah satunya, keterlibatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Adi Toegarisman dalam perkara korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
 
"Harus diselidiki dan digali lagi alat bukti minimal satu lagi untuk membawa oknum bekas jaksa atau orang yang disebut namanya menerima uang untuk ditempatkan sebagai tersangka Korupsi. Ini jelas tugasnya KPK dalam konteks penegakan hukum," kata Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar kepada Medcom.id, Minggu, 17 Mei 2020.
 
Adi ditengarai menerima suap terkait dana hibah Kemenpora untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat. Ulum menyebut Adi menerima Rp7 miliar saat menangani perkara yang membelit antara Kemenpora dan KONI itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Fickar, keterangan Ulum itu benar. Ada dua kemungkinan yang membuat perkara itu dihentikan oleh Kejaksaan Agung. Pertama perkara yang ditangani Jampidsus dalam hal pembuktiannya tidak terlalu kuat.
 
"Sehingga tetap dijadikan 'alat pemerasan' oleh para oknum jaksa khususnya eks Jampidsus. Kemudian setelah menerima uang dengan mudah menghentikannya," kata Fickar.
 
Kemungkinan kedua, perkara tersebut benar adanya dan pembuktiannya kuat. Tetapi penanganannya baru sampai tingkat penyelidikan. Kemudian oknum Jampidsus sudah menerima uang, maka perkara dihentikan tanpa harus secara formal mengeluarkan surat penghentian penyidikan (SP3).
 
Baca: Anggota BPK Achsanul Qosasi Bantah Terlibat Suap di Kemenpora
 
Fickar mengingatkan agar dua kemungkinan itu mesti jadi perhatian khusus KPK. Karena kejahatan tersebut terjadi di penegak hukum.
 
"Semuanya harus dilakukan untuk memutus mata rantai regenerasi 'mafia peradilan' di kalangan penegak hukum," ucap Fickar.
 
Sebelumnya, pada persidangan, Ulum juga menyinggung Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi terlibat suap dana hibah Kemenpora. Qosasi disebut menerima Rp3 miliar.
 
"Untuk inisial AQ yang terima Rp3 miliar itu, Achsanul Qosasi. Kalau Kejaksaan Agung ke Andi Teogarisman, setelah itu KONI tidak lagi dipanggil oleh Kejagung," ujar Ulum saat bersaksi dalam persidangan, Jumat, 15 Mei 2020.
 

(JMS)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif