Direktur Riset Setara Institute Halili (kedua dari kiri). Foto: Mohamad Irfan/MI
Direktur Riset Setara Institute Halili (kedua dari kiri). Foto: Mohamad Irfan/MI

Idham Azis Memiliki Segudang PR

Nasional kapolri
Candra Yuri Nuralam • 07 November 2019 16:15
Jakarta: Setara Institute mencatat banyak tugas yang diwariskan kepada Kapolri Jenderal Idham Azis. Utamanya, mengoptimalkan peran kepolisian dalam memperkuat kebinekaan.
 
Direktur Riset Setara Institute Halili mengatakan isu suku, agama, ras, dan antargolongan masih sangat sensitif. Sehingga, Idham harus menjamin kesetaraan hak seluruh warga negara untuk mendapat perlindungan dari kepolisian.
 
"Kapolri baru hendaknya memimpin kepolisian agar bisa menjadi lembaga yang ramah dan melindungi keragaman identitas, dan perlindungan hak-hak mereka sebagai warga negara, terutama kelompok minoritas," ujar Halili di Hotel Ibis, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, 7 November 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Idham juga harus mampu mencegah masuknya paham-paham anti Pancasila secara demokratis dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut dia, polisi harus menghilangkan ancaman Pancasila baik di dunia pendidikan maupun aparatur sipil negara (ASN).
 
"Berdasarkan riset Setara Institute kami mencatat dunia persekolahan pada tiga tahun lalu di 171 sekolah negeri menunjukkan 0,3 persen siswa di Indonesia terpapar ideologi teror, di perguruan tinggi dari survei 10 PTN tahun 2019 menunjukkan ada 8,1 persen mahasiswa menjadikan jihad sebagai keyakinan regulasi formal negara," ujar Halili.
 
Halili mengatakan Idham juga harus membentuk reformasi dan penguatan kapasitas internal kepolisian. Dalam 12 tahun terakhir, kata dia, kepolisian merupakan aktor yang menonjol dalam kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.
 
"Tercatat kepolisian yang menjadi pelaku dalam 480 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di satu sisi, polisi merupakan pemangku kewajiban dan satunya adalah pelindung hak warga negara," kata Halili.
 
Halili mencontohkan kasus Brigadir K di Sumatera Selatan pada 2018 dan Bripda NOS yang ditangkap pada 2019. Brigadir K menjadi pelaku penembakan mobil berisi satu keluarga di Lubuklinggau. Sedangkan, Bripda NOS ditangkap karena terpapar radikalisme.
 
Dia meminta Idham melakukan audit tematik dalam jabatan atas petinggi dan anggota pada rekrutmen di lingkungan internal kepolisian agar tidak terulang.
 
Halili juga meminta Idham menangani politisasi SARA yang menguat dalam politik elektoral. Idham harus bisa menangani hal tersebut dari tingkat lokal sampai nasional.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif