Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal
Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal

Pemerintah dan DPR Diminta Tampung Masukan Soal RKUHP

Nasional kuhp RUU KUHP rancangan kuhp
Antara • 21 September 2019 07:58
Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah dan DPR mendengarkan masukan untuk pasal yang memuat isu krusial dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Komnas pun mengapresiasi pengesahan RKUHP ditunda.
 
"Poin-poin kritis yang kami sampaikan, kami harap jadi masukan penting dalam revisi setelah penundaan," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Jakarta, Jumat, 20 September 2019.
 
Isu krusial dalam RKUHP yang disoroti Komnas HAM antara lain kecenderungan ancaman hukuman pada pidana khusus seperti pelanggaran HAM, terorisme, korupsi, pencucian uang, dan narkotika lebih singkat. Hal ini dinilai mengkhawatirkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Untuk pemidanaan HAM berat, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengatur ancaman penjara minimal 10 tahun dan paling lama 25 tahun. Sementara itu, RKUHP hanya mengatur penjara minimal 5 tahun dan paling lama 20 tahun.
 
RKUHP juga belum mengadopsi secara tepat pengertian makar yang sesuai dengan makna aslinya. Proses pemidanaan tindak pidana itu pun berpotensi disalahgunakan atau multitafsir.
 
Komnas HAM juga menyoroti pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Kategori penyerangan yang dapat menyerang harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden sebagai individu manusia dengan pembedaan penyerangan terhadap konsekuensi dari jabatannya tidak jelas.
 
Sedianya, DPR berencana mengesahkan RKUHP dalam rapat paripurna pemungkas periode 2014-2019, Selasa, 24 September 2019. Aturan baru itu pun bakal menggantikan KUHP peninggalan pemerintahan Hindia Belanda.
 
Namun dalam prosesnya, RKUHP menimbulkan pro kontra. Sebabnya, sejumlah pasal dinilai sebagai pasal karet. Presiden Joko Widodo pun memutuskan menunda pengesahan RKUHP.
 
Jokowi mengaku mendengarkan masukan-masukan dari berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi RKUHP. Dia memerintahkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk menyampaikan sikap pemerintah kepada DPR.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif