Diskusi 'RKUHP: Periode Baru Bahas dengan Pendekatan Baru' di Bakoel Coffe, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu, 17 November 2019. Foto: Medcom.id/ Husei Miftahuddin
Diskusi 'RKUHP: Periode Baru Bahas dengan Pendekatan Baru' di Bakoel Coffe, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu, 17 November 2019. Foto: Medcom.id/ Husei Miftahuddin

Presiden Diminta Bentuk Komite Ahli Pembaruan KUHP

Nasional rancangan kuhp
Husen Miftahudin • 17 November 2019 18:28
Jakarta: Presiden Joko Widodo diminta membentuk Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana untuk menjamin perbaikan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Komite tersebut melibatkan seluruh elemen masyarakat.
 
"Akademisi dan ahli dari seluruh bidang ilmu yaitu ahli ekonomi, kesejahteraan, sosial, psikologi, kriminologi, dan kesehatan masyarakat harus ada di situ dalam pembahasan RKUHP," kata Staf Divisi Pembelaan Kasus, Direktorat Advokasi Kebijakan, Hukum dan HAM, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tommy Indyan dalam sebuah diskusi di Bakoel Coffe, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu, 17 November 2019.
 
Menurutnya, Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana dibutuhkan mendesak lantaran adanya dua masalah sentral dalam kelahiran RKUHP. Pertama, karena lahirnya pasal-pasal bermasalah akibat minimnya evaluasi komprehensif berbasis data yang harusnya dilakukan pemerintah sebelum merumuskan RKUHP.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Banyak pasal lahir tanpa evaluasi, tanpa melihat perkembangan hukum, dan tidak relevan untuk negara merdeka yang demokratis," ketusnya.
 
Kemudian kedua, karena ada pasal-pasal bermasalah di RKUHP akibat ketidakselarasan program pembangunan Pemerintah dari berbagai aspek yang diatur dalam RKUHP. Mulai dari aspek ekonomi, investasi, bisnis, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
 
"Atas kedua masalah tersebut, tidak mungkin perbaikan RKUHP dilakukan tanpa melalui pembahasan yang komprehensif. Solusi 'sosialisasi' saja jelas bukan jalan yang tepat ketika Presiden telah menyerukan penundaan pengesahan RKUHP," tegas Tommy.
 
Dia bilang, Komite Ahli tersebut nantinya bertugas untuk membantu Pemerintah dan DPR menguatkan pembahasan RKUHP dengan data dan evaluasi terhadap implementasi penggunaan hukum pidana di Indonesia (evidence based policy).
 
Selain itu, lanjut Tommy, Pemerintah dan DPR diminta untuk membuka konsultasi lintas sektor yang lengkap dan didokumentasi. Kemudian hasilnya dianalisis serta didiskusikan dengan publik melibatkan kelompok masyarakat sipil untuk memastikan keselarasannya dengan program pembangunan dan kepentingan masyarakat.
 
"Pemerintah dan DPR menjamin keterbukaan informasi publik terhadap proses pembahasan RKUHP, termasuk memastikan tersedianya dokumen pembahasan RKUHP terkini, minutasi pembahasan, dan dokumen-dokumen terkait publik lainnya," pungkas dia.

 

(WHS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif