Sidang vonis mantan Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Habil Marati. - Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Sidang vonis mantan Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Habil Marati. - Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Habil Marati Divonis Satu Tahun Penjara

Nasional kasus makar
Fachri Audhia Hafiez • 27 Januari 2020 18:44
Jakarta: Mantan Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Habil Marati divonis satu tahun penjara. Habil dinilai terbukti menyokong senjata api bagi mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen.
 
"Menyatakan terdakwa Habil terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Membantu melakukan tanpa hak, menerima, menyerahkan, menguasai dan menyimpan suatu senjata api dan amunisi," kata Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Senin, 27 Januari 2020.
 
Habil terbukti melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12/drt/1951 jo Pasal 56 ayat (1) KUHP. Hukuman ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta Habil dihukum dua tahun enam bulan penjara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Habil terbukti terlibat pembelian empat pucuk senjata api dan 117 peluru ilegal. Empat senjata api yang dibeli ialah pistol laras pendek jenis revolver merk Taurus kaliber 38 mm, pistol laras pendek jenis Mayer hitam kaliber 22 mm, pistol laras pendek jenis revolver kaliber 22 mm, dan senjata api laras panjang rakitan kaliber 22 mm.
 
Habil juga dianggap terbukti memberikan uang SGD15 ribu atau sekitar Rp151,5 juta kepada Kivlan melalui Helmi Kurniawan alias Iwan. Kivlan mengambil sekitar Rp6,5 juta untuk keperluan pribadinya.
 
Kemudian uang sebesar Rp25 juta diserahkan kepada Tajudin alias Udin untuk memata-matai pergerakan dua menteri Kabinet Indonesa Maju. Kedua orang itu yakni Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Wiranto dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman saat itu, Luhut Binsar Panjaitan.
 
Iwan disebut menerima Rp50 juta dari Habil. Uang itu diberikan dengan pesan agar Iwan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
 
Dalam amar putusannya, hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan Habil tidak mengakui perbuatannya dan meresahkan masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan, dia belum pernah dihukum, dan memiliki tanggung jawab keluarga.
 
Habil mengaku akan mengajukan banding. Jaksa penuntut umum juga akan mengajukan banding atas vonis ringan hakim.
 

(JMS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif