Jakarta: Gedung Markas Besar (Mabes) Polri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan bakal diserahkan ke Polda Metro Jaya (PMJ). Sebab Mabes Polri akan mengikuti kebijakan pemerintah terkait pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur.
"Kita tahu yang ada di PMJ masih kurang, oleh karenanya bangunan di Mabes Polri bisa dimanfaatkan oleh PMJ," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 27 Agustus 2019.
Dedi menuturkan tingkat kebutuhan atas pelayanan publik di Jakarta masih cukup tinggi. Sebab Jakarta menempati peringkat kedua terkait kasus gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
"Sumatera Utara nomor satu. Rata-rata dalam setahu. menangani 33 ribu kasus. Untuk jakarta 24 ribu setahun. Berarti masih cukup tinggi," ucap Jenderal Bintang Satu itu.
Nantinya beberapa kasus yang ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri bakal diserahkan ke PMJ. Sedangkan kasus lingkungan seperti eksploitasi tambang akan diurus Mabes Polri di Kalimantan Timur.
"Karena kasus-kasus lingkungan, sumber daya alam (SDA) di kalimantan cukup banyak juga. Itu yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu, tapi kasus-kasus lain bisa jadi fokus pengamanan di Jakarta," imbuh Dedi.
Wakapolri Komjen Ari Dono mengatakan Markas Besar (Mabes) Polri akan ikut pindah ke ibu kota baru di Kalimantan Timur. Sementara untuk pelayanan akan tetap berada di bawah koordinasi Polda Metro Jaya.
"Pemerintahan pusat (Polri), kegiatan administrasi kepolisian khususnya tentang strategi dan kebijakan pasti bergeser semua ke sana (Kalimantan Timur)," katanya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa, 27 Agustus 2019.
Menurut Ari Dono, Korps Bhayangkara telah melakukan rapat terkait pemindahan markas. Nantinya beberapa satuan kerja (satker) juga akan digeser ke Kalimantan Timur.
"Dipilih nanti satuan-satuan kerja mana yang akan digeser dan tetap di sini," ucap dia.
Jakarta: Gedung Markas Besar (Mabes) Polri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan bakal diserahkan ke Polda Metro Jaya (PMJ). Sebab Mabes Polri akan mengikuti kebijakan pemerintah terkait pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur.
"Kita tahu yang ada di PMJ masih kurang, oleh karenanya bangunan di Mabes Polri bisa dimanfaatkan oleh PMJ," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 27 Agustus 2019.
Dedi menuturkan tingkat kebutuhan atas pelayanan publik di Jakarta masih cukup tinggi. Sebab Jakarta menempati peringkat kedua terkait kasus gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
"Sumatera Utara nomor satu. Rata-rata dalam setahu. menangani 33 ribu kasus. Untuk jakarta 24 ribu setahun. Berarti masih cukup tinggi," ucap Jenderal Bintang Satu itu.
Nantinya beberapa kasus yang ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri bakal diserahkan ke PMJ. Sedangkan kasus lingkungan seperti eksploitasi tambang akan diurus Mabes Polri di Kalimantan Timur.
"Karena kasus-kasus lingkungan, sumber daya alam (SDA) di kalimantan cukup banyak juga. Itu yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu, tapi kasus-kasus lain bisa jadi fokus pengamanan di Jakarta," imbuh Dedi.
Wakapolri Komjen Ari Dono mengatakan Markas Besar (Mabes) Polri akan ikut pindah ke ibu kota baru di Kalimantan Timur. Sementara untuk pelayanan akan tetap berada di bawah koordinasi Polda Metro Jaya.
"Pemerintahan pusat (Polri), kegiatan administrasi kepolisian khususnya tentang strategi dan kebijakan pasti bergeser semua ke sana (Kalimantan Timur)," katanya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa, 27 Agustus 2019.
Menurut Ari Dono, Korps Bhayangkara telah melakukan rapat terkait pemindahan markas. Nantinya beberapa satuan kerja (satker) juga akan digeser ke Kalimantan Timur.
"Dipilih nanti satuan-satuan kerja mana yang akan digeser dan tetap di sini," ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(BOW)
