Bupati Bogor Ade Yasin. Medcom.id/Rizky D
Bupati Bogor Ade Yasin. Medcom.id/Rizky D

KPK Tahan Bupati Bogor Ade Yasin

Nasional KPK Kasus Suap BPK OTT KPK Ade Yasin OTT Bupati Bogor KPK OTT Bupati Bogor Ade Yasin
Candra Yuri Nuralam • 28 April 2022 05:01
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Dia langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka.
 
"Para tersangka saat ini dilakukan penahanan rumah tahanan (rutan) selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan 16 Mei 2022," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 28 April 2022.
 
KPK juga menahan tujuh tersangka lain usai diumumkan ke publik. Mereka yakni Sekdis PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lalu, penahanan juga dilakukan kepada empat orang pegawai BPK perwakilan Jawa Barat Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah. Masa penahanan mereka semua sama dengan Ade.
 
Ade ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Sementara itu, Maulana dan Ihsan ditahan di Rutan KPK cabang Kavling C1.
 
Baca: KPK Sita Rp1,024 Miliar dari Penangkapan Ade Yasin
 
Lalu, Rizki dan Arko ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih. Terus, Anthon, Hendra, dan Gerri ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur.
 
Sebanyak delapan orang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan suap pengurusan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Bupati Bogor, Ade Yasin; Sekdis PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik ditetapkan sebagai tersangka pemberi.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, empat orang pegawai BPK perwakilan Jawa Barat Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah ditetapkan sebagai tersangka penerima.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
(LDS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif