Jakarta: Pemerintah didorong membuat aturan komprehensif yang mengatur perdagangan di ruang digital, khususnya terkait penggunaan robot trading. Sehingga, masyarakat yang berpartisipasi di pasar ruang digital memiliki payung hukum jelas dan tak tergiur investasi bodong.
"Hal ini (regulasi) tentu menjadi pedoman serta pijakan bagi setiap warga negara yang akan terlibat sebagai pelaku usaha maupun konsumen di ruang ekonomi digital, khususnya pasar trading," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN Permahi) Fahmi Namakule melalui keterangan tertulis, Sabtu, 26 Maret 2022.
Baca: Bappebti Akui Belum Ada Regulasi yang Atur Robot Trading
Fahmi mengatakan pemerintah mesti bijaksana dan responsif membuat regulasi, utamanya dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat. Sebab, saat ini banyak perusahaan melakukan aktivitas perdagangan menggunakan robot trading.
Dia melihat hal tersebut dilakukan tanpa mendapat izin resmi dari pemerintah. Sementara itu, banyak masyarakat yang ingin mencoba praktik trading itu, namun tak memahami aturan yang melandasinya.
"Sehingga ketika masyarakat ditipu dengan aktivitas seperti ini justru tidak ada perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dirugikan," kata Fahmi.
Dia mengusulkan regulasi yang dikeluarkan DPR dan badan terkait seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk membuat landasan hukum. Bila perlu, Kepala Negara dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait hal ini.
"Sehingga, dapat mengatur perdagangan aset digital seperti kripto dan penggunaan robot trading. Problem ini tentu menjadi pelajaran dan pekerjaan besar bagi para pemangku kebijakan untuk menciptakan produk regulasi yang bisa menjawab permasalahan masyarakat," kata Fahmi.
Jakarta: Pemerintah didorong membuat aturan komprehensif yang mengatur perdagangan di ruang digital, khususnya terkait penggunaan robot
trading. Sehingga, masyarakat yang berpartisipasi di pasar ruang digital memiliki payung hukum jelas dan tak tergiur
investasi bodong.
"Hal ini (regulasi) tentu menjadi pedoman serta pijakan bagi setiap warga negara yang akan terlibat sebagai pelaku usaha maupun konsumen di ruang ekonomi digital, khususnya pasar
trading," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN Permahi) Fahmi Namakule melalui keterangan tertulis, Sabtu, 26 Maret 2022.
Baca:
Bappebti Akui Belum Ada Regulasi yang Atur Robot Trading
Fahmi mengatakan pemerintah mesti bijaksana dan responsif membuat regulasi, utamanya dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat. Sebab, saat ini banyak perusahaan melakukan aktivitas perdagangan menggunakan
robot trading.
Dia melihat hal tersebut dilakukan tanpa mendapat izin resmi dari pemerintah. Sementara itu, banyak masyarakat yang ingin mencoba
praktik trading itu, namun tak memahami aturan yang melandasinya.
"Sehingga ketika masyarakat ditipu dengan aktivitas seperti ini justru tidak ada perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dirugikan," kata Fahmi.
Dia mengusulkan regulasi yang dikeluarkan DPR dan badan terkait seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk membuat landasan hukum. Bila perlu, Kepala Negara dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait hal ini.
"Sehingga, dapat mengatur perdagangan aset digital seperti kripto dan penggunaan robot
trading. Problem ini tentu menjadi pelajaran dan pekerjaan besar bagi para pemangku kebijakan untuk menciptakan produk regulasi yang bisa menjawab permasalahan masyarakat," kata Fahmi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
