Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MI
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MI

Rahmat Effendi Diduga Tunjuk Pemenang Proyek di Kota Bekasi Sebelum Pelelangan

Fachri Audhia Hafiez • 18 Februari 2022 12:37
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan campur tangan Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi, dalam penentuan pemenang proyek. Dia diduga menunjuk pemenang proyek di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sebelum pelaksanaan proses lelang.
 
Informasi itu dikonfirmasi langsung ke Rahmat Effendi; Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M Buyamin; dan Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin. Mereka merupakan tersangka suap dalam pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi.
 
"Mengonfirmasi antara lain terkait adanya arahan tersangka RE (Rahmat Effendi) dalam pembangunan proyek yang salah satunya gedung teknis bersama. Di mana pemenang proyek sudah ditentukan oleh tersangka RE sebelum pelaksanaan lelang dilakukan," ujar pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 18 Februari 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPK belum menerangkan lebih jauh mengenai proses penunjukan tersebut. Keterangan itu masih menjadi rahasia penyidik KPK.
 
KPK menetapkan Rahmat Effendi sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Pria yang akrab disapa Pepen itu diduga memperoleh uang miliaran dari hasil intervensi proyek.
 
KPK menetapkan sembilan tersangka. Sebanyak lima tersangka berstatus sebagai penerima, yakni Rahmat Effendi; Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M. Buyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi; Camat Jatisampurna, Wahyudin; dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.
 
Baca: KPK Selisik Suap Rahmat Effendi Lewat Sekda Pemkot Bekasi
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, empat tersangka pemberi, yakni Direktur PT MAN Energindo, Ali Amril; pihak swasta, Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi; dan Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif