Sidang vonis terdakwa korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Sosial Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Sidang vonis terdakwa korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Sosial Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Kejagung Sebut Vonis Heru Hidayat Keliru dan Tidak Penuhi Rasa Keadilan

Achmad Zulfikar Fazli • 19 Januari 2022 04:42
Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) menilai putusan majelis hakim atas vonis nihil terdakwa kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Sosial Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), Heru Hidayat, keliru. Kejagung akan mengajukan banding atas vonis itu.
 
"Kami memandang dengan mengacu pada Pasal 240 KUHAP tentang alasan-alasan banding bahwa putusan itu sebuah kekeliruan secara formal," kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung), Supardi, di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Selasa, 18 Januari 2022.
 
Menurut dia, harus ada hukuman pidana kepada Heru Hidayat. Sebab, majelis hakim tetap menyatakan Heru Hidayat bersalah melakukan korupsi meskipun menjatuhi vonis nihil.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pada hukum acara, mengacu pada Pasal 193 ayat 1 KUHAP, jika hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah, maka harus dipidana," ucap dia.
 
Supardi menilai putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam kasus Heru Hidayat tidak mencerminkan rasa keadilan. Apalagi, perbuatan Heru Hidayat merugikan keuangan negara dan banyak kepentingan masyarakat yang dirugikan.
 
"Menurut kami, putusan yang adil itu berdasarkan tuntutan yang telah kami bacakan sebelumnya. Dengan berbagai pertimbangan, kepentingan masyarakat, nasabah, dan yang lebih besar, kami memandang bahwa tuntutan pidana hukuman mati itu paling tepat," tegas Supardi.
 
Setidaknya jika tidak sama dengan tuntutan jaksa, lanjut dia, majelis hakim menghukum Heru Hidayat pidana 20 tahun penjara atau divonis hukuman bersyarat berdasarkan hukum acara pidana. Berdasarkan Pasal 143 KUHAP, penjatuhan hukuman lain seharusnya bisa, tidak harus nihil. Misalnya dengan memberikan hukuman bersyarat untuk memenuhi ketentuan formal.
 
"Tapi pada prinsipnya, putusan tidak memenuhi rasa keadilan, semestinya sesuai dengan tuntutan kami," tutur dia.
 
Baca: Heru Hidayat Tak Divonis Mati, Hakim: Jaksa Melanggar Asas Penuntutan
 
Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat, divonis nihil. Dia dinyatakan terbukti melakukan korupsi di PT Asabri.
 
“Mengadili, menyatakan terdakwa Heru Hidayat sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan kesatu primer dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kedua primer, maka majelis hakim menjatuhkan pidana nihil pada terdakwa,” kata Hakim Ketua IG Eko Purwanto dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
 
Dengan divonis nihil, Heru Hidayat tak mengalami penambahan hukuman pidana dalam perkara itu. Dasar vonis ini, Heru Hidayat sudah dihukum pidana dalam perkara lain dengan hukuman maksimal.
 
Namun, hakim tetap menjatuhkan hukuman pembayaran uang pengganti kepada Heru Hidayat. "Menjatuhkan pidana tambahan untuk bayar uang pengganti Rp12,6 triliun," jelas dia.
 
Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Heru Hidayat lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dalam sidang tuntutan, JPU dari Kejagung meminta hakim menjatuhkan hukuman pidana mati kepada Heru Hidayat.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif